Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, KH Adib Rofiuddin Izza, berharap rencana reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 ditunda karena kegiatan itu berpotensi menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19.
Kiai Adib mengatakan reuni 212 yang rencana digelar 2 Desember 2020 itu tidak tepat waktunya untuk digelar saat ini, apalagi saat ini DKI Jakarta masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.
Baca juga: PA 212 telah berkirim surat terkait Reuni Akbar di Monas
"Pemerintah itu melaksanakan protokol kesehatan untuk bangsa dan negara, untuk rakyatnya. Kita semua harus bersama-sama menjaga itu. Kalau saya sarankan, ditunda dulu lah. Masih banyak waktu kok, kenapa harus sekarang," ujarnya.
Lebih lanjut, Dewan Pembina (Mustasyar) PBNU ini mengimbau kepada umat Muslim untuk menaati aturan dari pemerintah untuk menjauhi kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan sehingga dengan begitu Indonesia diharapkan segera terbebas dari COVID-19.
"Ini semestinya masyarakat, bangsa Indonesia khususnya, sadar bahwa kita semua itu tengah mendapat cobaan dari Allah SWT. Dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu luar biasa melaksanakan, menjaga terhadap rakyatnya agar rakyatnya tidak terkena COVID-19. Tapi sayangnya masih banyak masyarakat yang belum sadar," katanya.
Maka dari itu, ia menganjurkan betul kepada masyarakat untuk menaati imbauan pemerintah karena pemerintah sudah berusaha maksimal menangani pandemi COVID-19.
"Tidak mungkin pemerintah saja yang mengatasi. Karena itu kebaikan kita bersama, bukan kebaikan sepihak," lanjut dia.
Bagi Kiai Adib, silaturahmi bagus, tetapi tidak harus dengan cara berkumpul, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir.
"Bahwa reuni itu, silaturahmi itu, bagus, tetapi kalau hanya akan membuat kemudaratan daripada kemanfaatan lebih baik ditunda. Kalau efeknya menambah klaster COVID-19 baru, ini menjadi tidak baik,” pungkasnya.
Sebelumnya, PA 212 merencanakan menggelar reuni pada 2 Desember 2020 di Monas, Jakarta Pusat.
Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menyebut pihaknya saat ini tengah menunggu jawab surat izin penggunaan Monas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga: PDIP minta Anies kaji matang rekomendasi Reuni 212 di Monas
Baca juga: Reuni Akbar 212 disarankan legislator digelar tahun depan
