KKI Warsi dan TFCA mendorong kolaborasi pengelolaan lanskap TNKS

Jambi (ANTARA) - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi dan NGO Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatera selama tiga tahun fokus mendorong pengelolaan kolaboratif hutan dan keanerakaragaman hayati melalui penguatan lanskap Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

TNKS merupakan kawasan hutan yang memegang peranan penting di tengah Pulau Sumatera bisa dikelola menjadi Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) jadi modal pengelolaan kolaborasi lanskap TNKS, kata Koordinator Program KKI Warsi, Riche Rahma Dewita, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jambi, Kamis.

TNKS memiliki tiga klaster utama yaitu Serampas di Kabupaten Merangin, Bathin III Ulu Kabupaten Bungo dan Simancuang di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Dengan wilayah yang mencakup empat provinsi TNKS tentukan menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitarnya. Dengan luas hampir 1,4 juta ha, tentulah pengelolaan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah dalam hal ini Balai TNKS selaku pemangku kawasan, pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitarnya.

"Upaya yang dilakukan adalah mendorong para pihak berkontribusi terhadap penyelamatan hutan melalui perencanaan pemanfaatan ruang, penguatan kapasitas dan sumber mata pencaharian masyarakat lokal," kata Riche Rahma Dewita dalam acara Workhsop pembelajaran pengelolaan kolaboratif mempertahankan hutan dan keanekaragaman hayati melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan adalah membangun model pengelolaan kolaboratif melalui tiga pendekatan utama dan kita melakukan penguatan perencanaan pengelolaan ruang pada wilayah KPHP Unit III Bungo, dengan kegiatan ini kita mendorong revisi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk menakomodir hutan tersisa di antara TNKS dan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur yang awalnya dengan status hutan produksi blok pemanfaatan, menjadi hutan produksi blok perlindungan.

Disebutkannya perubahan status blok ini sangat penting, karena blok hutan tersebut merupakan kawasan hutan yang menjadi koridor satwa. Dari survei potensi yang kita lakukan dengan pemasangan kamera trap diketahui satwa yang hidup di kawasan ini merupakan satwa dengan status dilindungi dan terancam punah.

Dengan kondisi ini perlindungan kawasan sangat penting untuk dilakukan, bersyukurnya usulan ini diakomodir sehingga blok pemanfaatan menjadi blok perlindungan, sehingga satwa yang hidup di wilayah ini bisa hidup dengan ruang yang memadai, kata Riche.

Disamping itu untuk menjamin adanya kolaborasi diperlukan adanya data yang nyata dan sesuai fakta lapangan dengan data ini bisa menjadi perencanaan pembangunan dan untuk mewujudkan data Warsi mendorong pemanfaatan sistem database ruang mikro.

Saat ini terdapat sembilan desa yang sudah berhasil memiliki dalam perencanaan pembangunan desa dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal desa secara berkelanjutan.

"Kita mendukung untuk usaha beras organik di Simancuang Sumatera Barat, pengembangan usaha perhutanan sosial melalui usaha badan usaha milik dusun bersama (Bumdusma) Bukit Panjang Rantau Bayur yang berhasil mengembangkan usaha rotan manau. Selain itu kita juga berhasil mendorong masyarakat Rantau Kermas untuk menghasilkan produk kopi Serampas dengan kualitas premium masuk ke pasar lokal dan nasional," kata Riche.

Dia juga menyebutkan kegiatan pengelolaan kolaboratif berhasil mengintegrasikan nilai dan pengetahuan masyarakat lokal dengan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kegiatan ini mampu memperkuat dukungan para pihak terutama masyarakat desa terhadap keberadaan TNKS melalui model pengelolaan kolaboratif yang dibangun pada desa atau nagari yang berada di lanskap TNKS.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bungo Taufik Hidayat yang hadir secara langsung diacara ini, mengapresiasi pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat Bungo, utamanya dalam pengembangan pengelola perhutanan sosial di Kabupaten Bungo.

"Ke depan kita ingin, program ini bisa dikembangkan di desa-desa lainnnya sesuai dengan potensi masing-masing dusun dan usaha masyarakat dusun, tidak hanya menjual produk mentah namun sudah bisa berupa produk olahan," kata Taufik Hidayat.