Jambi (ANTARA) - Tim percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam menjalankan programnya seperti infrastruktur masih mendapat sejumlah kendala.
Kepala OJK Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata saat rapat pleno TPKAD Provinsi Jambi mengatakan, program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi prioritas.
Seluruh elemen di daerah, mulai dari pemerintah daerah, industri keuangan daerah, dan instansi terkait lainnya diharapkan dapat mencari terobosan untuk membuka akses keuangan yang lebih efektif dan memanfaatkan sumber dana yang ada untuk mendukung kegiatan yang produktif.
Berdasarkan Road Map TPAKD tahun 2021-2025, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh TPAKD dalam menjalankan program dan kegiatannya, seperti literasi keuangan yang masih rendah, dukungan dan komitmen dari pemerintah, ketidaksesuaian produk dan layanan keuangan, keterbatasan jumlah titik akses keuangan hingga infrastruktur.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jambi untuk membentuk TPAKD,Pada tahun 2020, Provinsi Jambi berhasil meraih 2 penghargaan TPAKD Awards melalui TPAKD Provinsi Jambi dengan kategori pemenang program pemberdayaan UKM terbaik dan TPAKD Kabupaten Kerinci dengan kategori implementasi program pemberdayaan desa terbaik," sebutnya.
Terkait infrastruktur, beberapa daerah mengalami kesulitan dalam penyediaan akses keuangan karena daerah tersebut tidak memiliki infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan dan alat transportasi sebagai penghubung antar pulau.
Selain itu, beberapa daerah lainnya juga mengalami keterbatasan pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi serta internet.
Hal-hal tersebut terutama dapat disebabkan oleh kondisi geografis di wilayah tersebut. Ketersediaan infrastruktur yang belum memadai akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyelesaian transaksi atau layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu daerah serta dapat meningkatkan biaya transportasi.
Kondisi ini tentunya dapat menghambat kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Untuk beberapa daerah tertentu, meskipun telah memiliki akses infrastruktur yang baik namun titik akses layanan keuangan belum tersebar secara merata.
"Hal ini dikarenakan pembukaan kantor layanan keuangan baru di daerah akan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi serta menambah beban operasional LJK. Keterbatasan jumlah titik akses layanan keuangan tentunya mengakibatkan masyarakat sulit untuk mendapatkan layanan dan produk jasa keuangan yang dibutuhkan"terangnya.
Untuk keberlanjutan TPAKD dikatakannya,dukungan serta peran aktif dari pemerintah daerah sangat diperlukan antara lain dalam bentuk penyediaan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan fasilitas pendukung, kualitas SDM, pemberian insentif serta kemudahan koordinasi dan komunikasi baik internal pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.
Seluruh anggota TPAKD perlu diberikan kemudahan akses kepada pembuat keputusan seperti Gubernur, Walikota, Bupati, sehingga mereka dapat melaporkan kemajuan programnya dan meminta dukungan tambahan bila diperlukan.
