Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Banten untuk lebih intensif dalam menangani penularan COVID-19 karena angka kasus di daerah tersebut keempat tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Banten tercatat 4.016 kasus per Selasa (13/7).
Wapres mengatakan bahwa tingginya angka kasus penularan tersebut karena rendahnya kepatuhan masyarakat Banten dalam menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, Wapres juga menegaskan bahwa Pemprov Banten harus memperbanyak pengetesan (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) atau 3T kepada warga setempat.
"Testing ini kalau sedikit, itu berarti yang bisa diketahui juga sedikit. Oleh karena itu, ini juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Kemenkes, saya melihat bahwa di Banten juga (3T) masih agak rendah," kata Wapres.
Terkait dengan vaksinasi COVID-19, Wapres meminta Pemprov Banten mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat sehingga kekebalan komunal atau herd immunity dapat segera terwujud.
Wapres menyebutkan di Banten harus terlaksana vaksinasi kepada sedikitnya 8.000.000 jiwa penduduk setempat dengan target 20.000 orang per hari.
"Vaksinasi itu seharusnya di Banten, dengan penduduk sekitar 11,9 juta jiwa, untuk mencapai herd immunity, vaksinasinya harus mencapai delapan juta orang dengan target 20.000 orang per hari," kata Wapres.
Berdasarkan laporan yang diterima, Wapres menyebutkan vaksinasi di Banten hingga Senin (12/7) tercatat baru sebanyak 1,15 juta orang yang masuk dalam kategori tenaga kesehatan dan orang lanjut usia (lansia).
"Dengan mempertimbangkan masih rendahnya cakupan vaksinasi lansia juga masih jauh dari target sasaran, ini juga perlu mendapat perhatian," katanya menegaskan.
Turut hadir secara virtual dalam pengarahan Wapres tersebut, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito.
Baca juga: Wapres minta ulama dan pemda berembuk penyesuaian ibadah PPKM Darurat
Baca juga: Wapres: Ibadah umat Islam selama PPKM darurat sesuai tuntutan kiai
