Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sonny Harry B Harmadi mengatakan strategi kolaborasi berlapis dan berjenjang antara Satgas Nasional hingga level kelurahan menjadi kunci keberhasilan mencegah gelombang lanjutan.
Sonny mengatakan pemerintah telah mengaktifkan peran satgas di tingkat daerah, satgas institusi dan posko desa kelurahan.
Dia mengatakan sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 Juli 2021, skor kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M) terus meningkat.
Sepanjang Juli 2021, kata Sonny, rata-rata skor kepatuhan memakai masker di angka 7,77 (skor antara 1-10) lalu naik menjadi 7,85 (Agustus), naik terus di angka 7,90 (September), dan 8,26 (Oktober).
Baca juga: Menkes sebut Indonesia gunakan metode SGTF untuk deteksi dini Omicron
"Sayangnya, selama bulan November ini terjadi penurunan skor di angka 7,86 atau setara dengan kondisi bulan Agustus lalu," kata Sonny.
Demikian halnya dengan skor kepatuhan menjaga jarak dan mencuci tangan kondisinya tidak jauh berbeda. Dia mengingatkan, kondisi ini harus diwaspadai dan semua pihak harus berpartisipasi menjaganya jangan sampai turun terus.
Berdasarkan temuan Satgas Penanganan COVID-19, lanjut Sonny, setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi potensi lonjakan kasus, yaitu kepatuhan protokol kesehatan, laju vaksinasi, tingkat mobilitas, dan kemunculan varian baru yang lebih menular.
Sonny menambahkan Satgas Penanganan COVID-19 terus berupaya membangun strategi perubahan perilaku dan komunikasi risiko yang tepat, di tengah tantangan kejenuhan di masyarakat.
Hal itu dilakukan agar dapat mendongkrak kembali kepatuhan protokol kesehatan 3M sembari mendukung Kementerian Kesehatan dalam upaya percepatan vaksinasi dan peningkatan kapasitas deteksi melalui testing maupun tracing.
Baca juga: Reisa: Lakukan protokol kesehatan hadapi potensi varian COVID-19
Sonny menegaskan peran satgas daerah sangat penting untuk melakukan upaya promotif dan preventif secara terus menerus. Selain itu, dia mendorong setiap fasilitas publik harus memiliki satgas institusi untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan dan penanganan COVID-19 di institusinya masing-masing.
"Kami juga terus mendorong pembentukan posko desa/kelurahan dan optimalisasi perannya dalam implementasi PPKM Mikro. Namun, bukan berarti pelaksanaan PPKM menghilangkan peran
PPKM Mikro yang sangat penting di level komunitas,” katanya.
Terkait varian Omicron, meski hingga Selasa (30/11), belum terdeteksi di Indonesia, kata Sonny, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan pelacakan kasus dengan genome sequencing, serta memperkuat penelitian untuk mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19 Omicron di Indonesia.
"Pemerintah mengingatkan masyarakat agar terus menerus patuh, disiplin, dan konsisten melaksanakan protokol kesehatan 3M. Ini harus menjadi perilaku sehari-hari, bukan hanya saat terjadi lonjakan kasus, namun juga di saat kasus melandai," ujar Sonny.
Baca juga: Cegah penularan Omicron, Luhut larang pejabat negara ke luar negeri
