Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara khusus memberikan perhatian yang cukup besar untuk provinsi Jambi dalam hal pembangunan infrastruktur transportasi di semua moda untuk mewujudkan pemerataan dan konektivitas yang handal.
"Percepatan pembangunan tersebut memerlukan kolaborasi antara Pemprov Jambi, Kemenhub, Kemen PUPR serta badan usaha. Kemenhub mendorong pemprov untuk melakukan creative financing dengan skema KPBU ataupun investasi untuk kelanjutan pembangunan tersebut," kata Budi Karya dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Menhub: Pergerakan masyarakat masa Natal dan Tahun Baru sesuai prokes
Budi Karya mengatakan, kelanjutan program pembangunan jalur kereta api menyerap anggaran yang sangat besar sekali, oleh karenanya dalam jangka menengah dipikirkan untuk dikembangkan namun rencananya tetap ada dengan memperhatikan bahwa kereta api dari Lampung, Sumatera Selatan sampai ke Aceh menjadi suatu rencana menjadi rencana jangka panjang dari Kementerian Perhubungan.
Lebih lanjut untuk peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara Kemenhub telah melakukan review rencana induk, dimana Bandara Muaro Bungo akan dikembangkan dengan landasan pacu menjadi 2250 x 45 M yang dapat didarati B-737-800 dan juga apron akan diperluas dengan kapasitas 8 pesawat.
"Bandara Sultan Thaha memiliki fungsi sebagai hub bandara domestik dan sebagai spoke untuk bandara domestik, kedepan sata meminta kepada PT. Angkasa Pura II untuk melakukan revilitasi dan beutyfikasi agar Bandara Sultan Thaha menjadi semakin cantik," ujarnya.
Baca juga: Menhub dapat penghargaan dari Polri dan Jasa Raharja
Sedangkan untuk peningkatan layanan, kapasitas dan keselamatan angkutan sungai dan jalan Kemenhub telah menyelesaikan dokumen Rencana Induk Transportasi Sungai Batanghari, Menhub berharap dokumen tersebut menjadi baseline pengembangan transportasi Sungai Batang Hari kedepannya dan juga Kemenhub mendukung penuh pengembangan transportasi perkotaan dengan skema buy the service.
Lanjut dia, Kemenhub juga senantiasa berkomitmen untuk peningkatan keselamatan dan keamanan bertransportasi.
"Untuk itu upaya untuk mencapai Indonesia Zero ODOL merupakan salah satu prioritas kami, oleh karenanya telah dialokasikan anggaran operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) pada 4 lokasi di Provinsi Jambi yaitu Jambi Merlung, Muara Tambesi, Sarolangun dab Sungai Penhuh melalui DIPA BPTD Wilayah V Provinsi Jambi," katanya.
Menhub juga menyampaikan, di saat pandemi Covid-19 ini sektor transportasi terdampak dengan sangat signifikan namun pada kuartal III 2021 berangsur membaik namun mempengaruhi ruang fiskal menjadi terbatas.
Keterbatasan tersebut tidak menjadi penghalang karena harus berinovasi dengan berkreativitas dengan pendanaan kreatif sehingga tidak bergantung dengan APBN.
"Kementerian Perhubungan mendorong dengan pendanaan melalui sumber pendanaan alternatif yang berasal dari PNBP/BLU, SBSN, PHLN serta KPBU dan bentuk kerjasama lain," ujar Menhub.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, Gubernur Jambi Al Harris dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
