Sri Mulyani: Digitalisasi persempit peluang praktik korupsi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan digitalisasi akan mempersempit adanya peluang praktik korupsi di berbagai kegiatan termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah.

“Membangun platform digital akan mempersempit dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik bisnis yang tidak baik yaitu korupsi atau kompromi terhadap integritas,” katanya dalam Webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani menyebutkan salah satu upaya digitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah dengan meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara) dan Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) untuk kegiatan hulu minyak dan gas (migas).

Integrasi data dari Simbara dan SIT Migas dilakukan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia.

Ia mengatakan SIT Migas dan Simbara yang berhubungan dengan sistem informasi terintegrasi dari migas serta mineral dan batu bara (minerba) itu memberi banyak manfaat.

Manfaat tersebut antara lain menciptakan sebuah ekosistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan data yang konsisten secara nasional serta harmonisasi struktur neraca komoditas.

Simbara dan SIT Migas diharapkan menciptakan keseragaman persepsi atas data dan informasi sekaligus menjamin keselarasan dan ketelusuran data dari hulu ke hilir untuk komoditas sumber daya alam (SDA) migas dan minerba.

Menurut Sri Mulyani, dengan merapikan dan membuat konsisten terhadap data-data maka akan turut mendorong penerimaan negara baik pajak, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Selain itu, terintegrasinya data juga akan memudahkan dunia usaha maupun mencegah terjadinya potensi manipulasi data untuk laporan pajak yang berbeda dengan ekspor dan impor maupun ketika pelaku usaha menghitung kewajiban PNBP.

Pada akhirnya SIT Migas dan Simbara ini pun diharapkan meningkatkan akuntabilitas, kecepatan, ketepatan dan transparansi layanan pemerintah.

“Kita harapkan juga ini akan menghilangkan kesempatan terjadinya praktik korupsi dari hulu hingga hilir,” tegas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: APBN merupakan instrumen penting bangun fondasi digital
Baca juga: Digitalisasi jadi motor penggerak bisnis dan keuangan pasca pandemi
Baca juga: Kemenkop latih 70 UMKM binaan, 90 persen peserta terdigitalisasi