Bawaslu dan BINDA Jambi perkuat koordinasi jelang Pemilu 2024

Jambi (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi terus berkoordinasi dan membangun jaringan guna mensinergiskan dalam hal pengawasan pada Pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Provinsi Jambi dengan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda).

Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Jambi, Selasa mengunjungi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi, hal ini dilakukan guna membangun sinergitas dengan lembaga penyelenggara Pemilu, kata Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin, di Jambi Selasa.

Pertemuan antara kedua lembaga ini berlangsung di ruang rapat Bawaslu Provinsi Jambi dan dalam kesempatan tersebut, Kabag Ops Binda Jambi Kol Inf Edwin Gunawan mengatakan pertemuan antara Bawaslu dengan BIN, sebagai langkah nyata dan bentuk sinergitas antara Binda Jambi dengan Bawaslu Provinsi Jambi untuk menjaga stabilitas wilayah Provinsi Jambi dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Tentu ke depan, sinergitas harus terus terbangun, dalam membangun kerja sama antara Bawaslu Provinsi Jambi dengan Binda Jambi, dalam rangka mengatasi potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, dan Binda Jambi siap bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Jambi beserta jajaran," katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin menyambut baik kedatangan Kabag Ops Binda Jambi beserta rombongan dan kami menyambut baik kedatangan Kol Inf Edwin Gunawan beserta rombongan di Bawaslu Provinsi Jambi dan diucapkan selamat datang di Bawaslu Provinsi Jambi.

Selain itu juga Bawaslu Provinsi Jambi berterima kasih atas jalin komunikasi dan sinergi yang sudah terbangun selama ini dan Binda Jambi yang selama ini telah membantu Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu di wilayah Provinsi Jambi dan berharap bahwa sinergitas ini dapat terus berlangsung dengan baik.

Sekretariat Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Jambi dalam kesempatan tersebut mengatakan kedua lembaga juga sempat berdiskusi membahas masalah kerawanan dalam tahapan pemilu, kemudian permasalahan berita hoax atau black campaign yang dilakukan di media sosial serta permasalahan netralitas ASN.