Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja untuk memfokuskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Tahun 2023 pada kegiatan produktif, terutama dalam penciptaan lapangan kerja.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa selain pada program yang produktif, APBN 2023 juga difokuskan untuk menyelesaikan program prioritas nasional, seperti penurunan angka stunting, penurunan kemiskinan ekstrim serta agenda menjelang Pemilu 2024.
Atas arahan tersebut, Presiden meminta agar kementerian terkait dapat mendorong pemerintah daerah dalam pemanfaatan dana desa guna memacu ekonomi daerah.
"Jangan sampai dana yang ditransfer tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah," kata Presiden.
Kepala Negara juga mengingatkan agar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus sinkron dengan APBN yang fokus pada program-program prioritas nasional, seperti ekonomi kerakyatan, ekspor dan investasi.
Dalam sambutan pembuka Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi menyampaikan evaluasi perekonomian nasional tahun 2022.
Menurut dia, banyak pencapaian positif terjadi di tengah tekanan eksternal di tahun turbulensi 2022, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan berkisar 5,2 sampai 5,3 persen, hingga inflasi yang masih bisa dikendalikan di level 5,5 persen.
Presiden menilai tahun 2023 juga bukan tahun yang mudah karena sejumlah negara besar mengalami pelemahan ekonomi seperti Uni Eropa, China dan Amerika Serikat, akibat tekanan geopolitik yang semakin tinggi.
"Saya kira diperkirakan akan melemah semua padahal ekspor kita ke negara-negara itu sangat besar, sehingga kita harus hati-hati," kata Presiden Jokowi.
