Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meminta agar berbagai fasilitas hasil penataan kawasan Pura Agung Besakih dibarengi dengan pengelolaan yang baik dan profesional serta berkompetensi dan mampu menjembatani berbagai kepentingan yang ada.
Presiden menyampaikan hal itu saat menghadiri dan meresmikan penataan kawasan suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem, Bali, Senin.
Kepala Negara mengingatkan bahwa penataan kawasan Pura Besakih menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
Gubernur Bali I Wayan Koster sempat mengungkapkan bahwa proyek tersebut telah menelan biasa sedikitnya Rp911 miliar, yakni Rp428 miliar dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di APBN serta Rp483 miliar dari ABPD Provinsi Bali.
"Membangun fasilitas yang bagus dan megah akan lebih mudah daripada merawatnya," ujar Presiden.
Presiden sempat menyampaikan kebahagiannya terkait dengan penataan kawasan Pura Besakih bisa selesai. Hal ini mengingat pura tersebut bukan hanya disucikan oleh umat Hindu di Bali tetapi juga umat Hindu dari seluruh penjuru Indonesia.
Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa Pura Besakih dan kawasan sekitarnya harus dirawat dengan penuh hormat agar umat Hindu maupun pengunjung umum yang datang bisa merasakan aura kesuciannya.
"Karena dengan terjaganya kesucian, terjaga kebersihan, terjaga kerapihan, sekaligus juga menjadi tempat yang indah," kata Jokowi.
Sejumlah penataan itu meliputi restorasi dan pengembangan tempat suci, tempat parkir yang dapat menampung hingga 250 unit bus, serta gedung parkir berkapasitas 1.541 unit kendaraan roda empat dan 1.268 unit kendaraan roda dua.
Dibangun pula fasilitas untuk menampung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa 272 kios dan 198 los, 274 bilik toilet gratis, kendaraan listrik angkutan antarjemput gratis, serta sejumlah fasilitas pendukung seperti balai wantilan, gedung audio visual, dan gedung kreativitas.
Turut mendampingi Presiden dalam menghadiri peresmian tersebut adalah Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
