Muara Bulian, Batanghari (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batanghari tahun anggaran 2022 pada Jumat, (28/4).
Dalam penyampaian tersebut, DPRD Kabupaten Batanghari menyampaikan beberapa catatan terkait dengan LKPJ Bupati Batanghari pada tahun anggaran 2022.
DPRD Kabupaten Batanghari memberikan beberapa catatan terkait dengan sekolah penggerak hingga meminta pemerintah daerah untuk mengajukan penambahan kuota untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan di Kabupaten Batanghari.
Revisi terhadap perda tentang tata ruang wilayah perlu jadi perhatian serius. Dimana PUPR yang kini menjadi PUTR agar lebih proaktif dalam penyelesaian tapal batas Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi.
DPRD juga meminta untuk menekankan terkait dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa OPD yang mengalami penurunan.
Selain itu DPRD Kabupaten Batanghari juga mengapresiasi terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam hal ini Perumda Tirta Batanghari yang pada tahun 2022 telah memasang 1.000 sambungan kepada rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk keberhasilan ini, dana penyerta modal pemerintah Kabupaten Batanghari senilai Rp3 miliar yang diberikan kepada Perumda Tirta sudah ditransfer kembali oleh Kementerian Keuangan ke kas umum daerah Kabupaten Batanghari.
Sementara itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arif mengatakan apa yang menjadi rekomendasi dari DPRD Kabupaten Batanghari akan segera ditindaklanjuti.
Fadhil juga menyampaikan terkait dengan sambungan air bersih kepada rumah masyarakat berpenghasilan rendah direncanakan tahun ini akan kembali ditambah yang mana direncanakan 3.000 sambungan.
Untuk itu, saat ini pihaknya meminta Perumda Tirta Batanghari agar mengutamakan daerah di Kecamatan Bajubang, yang mana di Kecamatan Bajubang itu masih mengalami kesulitan air bersih.
