Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan aduan warganet yang disampaikan melalui kolom komentar unggahan Presiden Joko Widodo dapat memudahkan pemerintah untuk melakukan cek ulang data jalan rusak.
"Dengan adanya pengaduan masyarakat atau warganet di akun media sosial Presiden Jokowi, dapat dilakukan cross check, antara data dari Kementerian PUPR dan data yang disampaikan warganet sehingga akan lebih tepat sasaran," kata Bey melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Senin.
Bey menjelaskan bahwa Kementerian PUPR telah mengusulkan anggaran sebesar Rp32,7 triliun pada tahun 2023/2024 untuk perbaikan jalan di seluruh wilayah Indonesia.
Alokasi anggaran tersebut berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan telah dituangkan ke dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Inpres ini ditandatangani Presiden sebagai upaya mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah, memberikan manfaat maksimal perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, mengintegrasikan antarsentra ekonomi, serta membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.
Perbaikan jalan, kata dia, akan secara bertahap. Khusus di Provinsi Lampung, perbaikan jalan paling lambat pada bulan Juli 2023 setelah proses lelang atau tender.
Adapun Presiden Joko Widodo membuka kesempatan bagi warganet menyampaikan keluhan mereka terkait jalan rusak melalui unggahan video di akun Instagram miliknya @jokowi.
Dalam keterangannya, Presiden menuliskan: "Apabila jalan di daerah Anda masih rusak parah dan sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun instagram ini."
Unggahan video saat Presiden Jokowi meninjau salah satu ruas jalan rusak di Provinsi Lampung itu pun dibanjiri aduan dari warganet soal jalan rusak di daerah mereka hingga lebih dari 100.000 komentar.
