Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi digital berperan dalam menciptakan persamaan dan menghilangkan eksklusivitas.
Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan investasi infrastruktur yang dapat menunjang konektivitas, menimbang tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas.
Hal itu yang melandasi dukungan Kementerian Keuangan, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terhadap pembangunan infrastruktur digital.
Misalnya, saat pandemi COVID-19, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menjadi satu-satunya yang menerima tambahan anggaran, yang ditujukan untuk pembangunan satelit, fiber optik, BTS, dan lain lain.
Bendahara Negara meyakini proyeksi yang ditawarkan oleh teknologi digital dapat menimbulkan dampak kemanusiaan, sosial, politik, ekonomi, dan finansial.
Selain itu, perkembangan digital teknologi yang identik dengan demografi muda juga dinilai sangat menguntungkan bagi Indonesia, lantaran populasi terbesar Indonesia yang merupakan young generation.
Meski begitu, teknologi digital ke depan juga akan mempengaruhi dinamika lapangan kerja, di mana akan terbentuk lapangan pekerjaan baru dan mungkin menghilangkan pekerjaan lama.
Untuk itu, lanjut Menkeu, setiap tenaga kerja sangat perlu untuk mempelajari keterampilan baru agar dapat mengimbangi digitalisasi.
“Training, re-training itu menjadi sesuatu yang emas. Kartu Prakerja adalah salah satu bentuk terobosan kita untuk menjembatani. Pasti belum sempurna, tapi itu adalah sesuatu yang kita ikhtiarkan bahwa akan ada disrupsi di pasar tenaga kerja,” ujar dia.
Sri Mulyani mengamini masih banyak tantangan di tengah berbagai peluang yang ada, terutama tantangan kebijakan dan regulasi.
Dalam konteks itu, Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus mencoba merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengaktualisasi potensi peluang di bidang finansial.
