Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris dan kepala daerah se-Provinsi Jambi menerima pembinaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar jangan salah dalam pengambilan keputusan.
Daerah akan lebih mengedepankan pembinaan, seperti sosialisasi bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam pengelolaan keuangan agar terhindar dari tindak pidana korupsi, kata Gubernur Jambi Al Haris, Selasa.
Rapat Koordinasi Sinergi dan Penguatan Pemberantasan Korupsi kepada Kepala Daerah se-Provinsi Jambi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi.
Hadir sebagai pembicara Pimpinan KPK RI yang diwakili Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I Edi Suryanto dan Kepala satuan tugas (Kasatgas) Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat sekaligus tanya jawab bersama bupati/walikota se-Provinsi Jambi.
Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi sangat mengapresiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Sinergi dan Penguatan Pemberantasan Korupsi kepada Kepala Daerah se-Provinsi Jambi yang diselenggarakan KPK Republik Indonesia.
“Rapat koordinasi ini sebagai upaya berkelanjutan dari upaya-upaya yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan sinergi KPK bersama pemerintah daerah dan seluruh instansi dan pihak terkait, merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih," kata Gubernur Al Haris.
Pemerintah Provinsi Jambi dan semua pihak harus mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi dan semua harus mendukung upaya yang dilakukan KPK. Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam pemberantasan korupsi, dan dengan supervisi KPK, ada berbagai progres (kemajuan) dalam pemberantasan korupsi.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan semua pihak yang hadir untuk terus bersinergi, bekerja sama dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan selalu menjunjung nilai integritas dalam setiap tindakan.
"Seluruh jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan semua pihak yang hadir untuk terus bersinergi, bekerjasama dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan selalu menjunjung nilai integritas dalam setiap tindakan," imbau Al Haris.
Gubernur juga menjelaskan, pembinaan dari KPK ini sangat penting bagi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Provinsi Jambi agar semua bekuerja mengetahui aturan dan sistem yang benar.
Sementara itu Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I Edi Suryanto mengemukakan, secara umum dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi disampaikan bahwa dalam pemberantasan korupsi terdapat strategi dengan tiga pendekatan.
“Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat dimana pendekatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman akan bahaya korupsi, sehingga diharapkan masyarakat tidak ingin melakukan korupsi atau terlibat di dalamnya,” katanya.
Kedua pendekatan pencegahan dimana bertujuan untuk memperbaiki sistem, sehingga diharapkan menutup peluang dan kesempatan bagi orang melakukan tindak pidana korupsi.
“Ketiga, pendekatan penindakan yakni penegakan hukum yang tegas tapi tetap akuntabel, profesional, dan menjunjung hak asasi manusia,” kata Edi Suryanto.
