Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku belum mengetahui wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
“Nah sampai hari ini saya tidak mengerti KIM Plus itu apa. Kalau sudah pilkada ya sudah semua pihak sama,” ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa.
Dia menilai koalisi antarpartai politik yang dibentuk saat Pilpres 2024 sudah tidak relevan dengan koalisi pada Pilkada Serentak 2024.
Menurutnya, posisi semua parpol dalam pilkada sama. Adapun masing-masing partai politik menjajaki pembentukan koalisi di setiap wilayah.
Di lain sisi, Cak Imin mengaku tidak banyak berperan dalam penjajakan yang dilakukan oleh PKB pada Pilkada 2024.
“Nah tentu saya tidak menangani detail, nanti bagaimana, desk pilkada yang akan memprosesnya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan bahwa PKB sudah mendapatkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus dan tengah mempertimbangkan kemungkinan berkoalisi pada Pilkada Jakarta 2024.
"Kita pertimbangkan, kita pertimbangkan. Kan sudah ada tawaran, PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8).
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan ada wacana membentuk KIM Plus di sejumlah daerah, termasuk di DKI Jakarta.
KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.
Apabila KIM Plus terwujud, Pilkada DKI Jakarta dapat diikuti oleh satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur saja. Sebab, tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa berkoalisi.
Dasco menyebutkan bahwa KIM Plus telah sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
