Jakarta (ANTARA) - Excecutive Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai, rencana Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menarik utang baru sebesar Rp775,9 triliun pada 2025.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Pemerintah berencana melakukan pembiayaan utang lewat penarikan utang baru sebesar Rp133,3 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp642,2 triliun.
"Masih aman sih. Sebenarnya itu kan artinya lebih kecil dibandingkan dengan utang yang akan dibayarkan. Artinya secara continuity ada kemungkinan bahwa utang kita dibandingkan dengan PDB masih akan mengalami penurunan," kata Yose saat media briefing CSIS terkait RAPBN 2025 di Jakarta, Senin.
Namun, ia memberikan catatan bahwa ada terdapat konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah. Yose menjelaskan, jika benar porsi penarikan utang lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran utang dalam APBN 2025 nanti, maka ada bagian dari APBN yang harus dikorbankan. Hal itu menyebabkan kemampuan untuk belanja semakin menurun.
Oleh karena itu, Yose menilai memang kebanyakan program yang sudah berjalan ini porsi anggaran dalam RAPBN 2025 makin kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Infrastruktur atau proyek prioritas nasional misalnya itu kelihatan sekali penurunannya ataupun juga hal-hal yang lainnya," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa rencana Pemerintah yang mematok penarikan utang sebesar Rp775,9 triliun tersebut masih belum pasti, serta terdapat kemungkinan untuk berubah menyesuaikan kondisi ketidakpastian ekonomi global.
"Bisa saja kan di patok sekarang ini sekitar Rp700 triliun-an, Tetapi tahu-tahunya akan ada kebutuhan-kebutuhan baru yang lebih besar lagi yang menyebabkan utang-utang baru itu melebihi dari apa yang direncanakan," terangnya.
Adapun dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan bahwa pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp775.867,5 miliar atau Rp775,9 triliun yang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan SBN.
Pinjaman Pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.
Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/ proyek prioritas Pemerintah. Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara
