BMKG gunakan anggaran tambahan Rp25 miliar untuk modifikasi cuaca

Arsip Foto - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menganalisa peta sebaran aliran sungai yang berhulu dari Gunung Marapi bersama Ketua Tim Tanggap Darurat Bencana Gunung Marapi Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Nurul Asrori dalam rapat koordinasi penanganan dampak bencana banjir lahar dingin di Bukittinggi, Sumatera Barat, Rabu (15/5/2024) (ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo)

Dalam desain pelaksanaannya ada 40 hari operasi modifikasi cuaca pencegahan hidro-meteorologi ekstrem dengan anggaran Rp19,021 miliar itu.

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggunakan alokasi anggaran tambahan tahun anggaran 2025, senilai Rp25 miliar dari badan anggaran DPR RI untuk mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang dapat mencegah bencana hidro-meteorologi.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa dari Rp25 miliar tersebut terbagi untuk operasi modifikasi cuaca Rp22,090 miliar dan tata kelola modifikasi cuaca senilai Rp2,910 miliar.

“Terbesar yaitu Rp19,021 miliar difokuskan untuk operasi modifikasi cuaca dalam aksi dini pengurangan atau pencegahan hidro-meteorologi ekstrem,” kata dia dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI terkait “Rencana Kerja Anggaran TA 2025 Sesuai Hasil Pembahasan Banggar” di Jakarta, Selasa.

Dia menjabarkan, dalam desain pelaksanaannya ada 40 hari operasi modifikasi cuaca pencegahan hidro-meteorologi ekstrem dengan anggaran Rp19,021 miliar itu.

Selama operasi itu, pesawat akan melakukan penerbangan sebanyak enam jam per hari untuk menaburkan zat natrium klorida (NaCl) ke awan potensial yang telah ditentukan oleh BMKG.

Ia mengakui bahwa, nilai alokasi anggaran tambahan itu masih sangat jauh di bawah kebutuhan yakni senilai Rp700 miliar untuk operasi modifikasi cuaca nasional.

Namun, memastikan pihaknya akan berusaha memanfaatkan anggaran tersebut secara maksimal bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

“Untuk sampai mengenolkan (menghentikan) risiko susah tapi, kami paling tidak dapat mengurangi risiko terjadinya hujan ekstrem yang menjadi pemicu bencana hidro-meteorologi itu,” ujar mantan Rektor Universitas Gadjah Mada ini.

Merujuk data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia mengalami sebanyak 5.400 kejadian bencana yang 95 persennya merupakan bencana hidro-meteorologi seperti banjir, tanah longsor sepanjang 2023.

Meski angka kejadian bencana tersebut naik 52 persen dari tahun sebelumnya namun, BNPB menyatakan jumlah dampak kerusakan dan korban jiwa dapat ditekan secara drastis salah satunya berkat dukungan inovasi teknologi untuk pencegahan.