Sarolangun (ANTARA) - Bupati Sarolangun Hurmin menyoroti adanya fenomena beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang meminta menjadi asisten atau staf ahli dengan alasan anggaran di OPD yang dipimpinnya kecil dan kondisi fiskal daerah ketat.
Hal ini diungkapkan oleh Bupati Hurmin dalam forum rapat gabungan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2027, di Bappeda Sarolangun, Senin.
Ia menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah agar meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena kondisi fiskal yang tak menentu ini, tentunya perlu inovasi dari setiap kepala OPD agar dapat menunjang PAD.
“Di tengah kondisi sulit, malah sebaliknya yang terjadi. Ada ingin minta posisi aman. Padahal, jabatan bukan mencari kenyamanan tetapi amanah rakyat,”ujarnya.
Menurut Hurmin, saat anggaran terbatas, mental kepemimpinan diuji karena dibutuhkan keberanian, kreativitas, dan tanggung jawab penuh.
Malahan tidak pantas jika ketika anggaran kecil memilih mundur, tetapi ketika anggaran sudah baik ingin kembali memimpin. “Itu bukan sikap ksatria, bukan pula cerminan pengabdian," ungkapnya.
“Masyarakat tidak memilih kita untuk mencari posisi yang aman. Masyarakat menunggu kerja, menunggu keberpihakan, menunggu solusi. Kalau merasa tidak sanggup memikul amanah ini dengan sungguh-sungguh, silakan mundur secara terhormat. Tetapi jangan jabatan mau, kerja setengah-setengah,” imbuhnya
Ia menyebutkan, bahwa tahun 2027 masih dalam bayang-bayang kondisi fiskal yang tidak mudah. Karena itu, yang dibutuhkan adalah pemimpin OPD yang tulus bekerja, bukan hanya semangat ketika anggaran besar.
Forum RKPD ini bukan sekadar agenda rutin tetapi adalah penegasan sikap. Pemerintah Kabupaten Sarolangun hanya membutuhkan pejabat yang siap bekerja total, setia pada tanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jabatan bisa datang dan pergi. Tapi integritas dan pengabdian akan selalu diingat oleh rakyat," ujarnya
Pewarta: Bambang IrawanEditor : Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2026