Penyesuaian tarif tol diperlukan untuk tekan biaya logistik darat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dinilai perlu melakukan penyesuaian tarif tol untuk mendukung efisiensi logistik di Indonesia, khususnya dalam penurunan biaya logistik darat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset Tenggara Strategics yang dirilis di Jakarta, Jumat menemukan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tol telah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi logistik di Indonesia, khususnya dalam penghematan bahan bakar.

Peneliti senior Tenggara Strategics Eva Novi Karina dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat menyatakan, tingginya tarif tol, khususnya di ruas Trans-Jawa, menjadi kendala bagi para pelaku usaha logistik.

“Mereka lebih memilih jalur konvensional lewat jalur Pantura dibandingkan harus masuk ke tol Trans Jawa yang katanya (tarif tolnya) sangat tinggi,” katanya.

Berdasarkan laporan dari tahun 2019, biaya yang dibutuhkan untuk melewati Tol Trans-Jawa bagi truk golongan V bisa mencapai lebih dari Rp1 juta sekali jalan.

Perbandingan antara tarif tol di Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya juga menunjukkan bahwa tarif Tol Trans-Jawa termasuk yang tertinggi. Ini karena panjang Tol Trans-Jawa yang menghubungkan Merak hingga Banyuwangi.

Eva menambahkan tarif tol yang tinggi ini membuat peningkatan volume angkutan barang yang melalui jalan tol pun menjadi terbatas, tidak sebanding dengan pertumbuhan infrastruktur jalan tol di Indonesia.

Hasil penelitian juga menyebut bahwa tarif tol yang tinggi turut mempengaruhi efektifivitas backhauling, ketika perusahaan logistik harus membayar tol dua kali (sekali untuk perjalanan ke tujuan dan sekali lagi untuk perjalanan kembali), biaya operasional mereka akan meningkat, terutama jika perjalanan kembali tidak membawa muatan penuh.

Kondisi ini meningkatkan biaya operasional yang dibebankan kepada konsumen, sehingga berdampak pada harga akhir barang yang harus dibayar konsumen.

Penyesuaian tarif tol yang tepat diyakini akan memperkuat daya saing industri logistik Indonesia di tingkat regional dan memungkinkan perusahaan transportasi untuk mengurangi biaya operasional.

Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional, menetapkan pembangunan jalan tol sebagai salah satu upaya menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan jalan tol di Indonesia meningkat pesat dari 1.117 km pada 2016 menjadi 2.816 km pada 2023. Peningkatan terbesar terjadi pada 2018 dan 2019, dengan penambahan masing-masing 459,23 km dan 405,57 km.