Jambi (ANTARA Jambi) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sarolangun, Jambi, mengaku tidak pernah mendapatkan laporan terkait aktivitas lalu lintas alat transportasi PT Aneka Tambang yang melakukan penambangan emas di Kecamatan Batang Asai.
Hal tersebut terungkap saat Rapat Konsultasi Pemeriksaan Draft Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kegiatan eksplorasi bijih emas DMP oleh PT Aneka Tambang (Antam) di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, Rabu.
"Sekian lama beroperasi PT Antam belum ada laporan ke Dishub terkait lalu lintas alat transportasi yang digunakannya," kata Syarwadi, dari Dishubkominfo Kabupaten Sarolangun.
Menurut dia, PT Antam sudah sekian tahun melakukan aktivitas di Kecamatan Batang Asai, namun tidak pernah melapor ke Dishubkominfo.
Semua mobilitas alat transportasi seharusnya dilaporkan ke Dishubkominfo karena berkaitan dengan retribusi dan pendapatan asli daerah (PAD), katanya.
Bahkan, menurut informasi yang diterimanya, kata Syarwadi, PT Antam memiliki pesawat mini dan dalam melakukan aktivitas penambangan menggunakan helikopter, dan hal itu juga tidak pernah diberitahukan ke Dishubkominfo Sarolangun.
"Seharusnya kita diberitahu, sebab kalau terjadi apa-apa kita sebagai instansi terkait yang bertanggungjawab," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, konsultan perusahaan itu dalam menyusun draf mengenai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) lalu lintas, hanya dengan "copy paste".
Padahal masalah lalu lintas tidak bisa dianggap remeh, sebab banyak efek yang ditimbulkan, seperti masalah kebisingan, pembukaan jalan baru, semuanya harus dikoordinasikan dengan Dishubkominfo.
"Kami sudah beberapa kali mengingatkan konsultan agar Amdal lalu lintas tidak dilupakan," ujar Syarwadi.
Sementara itu, Asep dari PT Antam, ketika ditemui usai rapat mengakui pihaknya tidak membuat laporan aktivitas ke Dishubkominfo, namun ke Dinas ESDM dan dilaporkan secara berkala.
Soal keberadaan pesawat mini, menurut Asep, PT Antam tidak memilikinya.
Terkait masalaha helikopter, katanya, hanya satu kali digunakan, yakni saat kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Sarolangun ke lokasi pertambangan PT Antam beberapa waktu lalu.
"Lokasi kita jauh, tidak mungkin ditempuh jalan kaki oleh para pejabat tersebut, jadi kita menggunakan helikopter, hanya satu kali itu kita gunakan, kalau untuk aktivitas di lokasi kita tidak pernah menggunakan helikopter," tegasnya.
Menurut dia, selama ini yang terjadi hanya miskomunikasi dan ke depan komunikasi dengan semua lini akan ditingkatkan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.(Ant)
