Jakarta (ANTARA Jambi) - Wakil Presiden Boediono menggunakan pesawat komersial Singapore Airlines dalam kunjungan kerja ke London, Inggris, selama 28 Oktober-1 November 2013 untuk menghadiri berbagai forum internasional dan bertemu Perdana Menteri David Cameron.
Wartawan Antara yang mengikuti kunjungan kerja itu di Jakarta, Senin, melaporkan Wapres beserta rombongan berangkat dari Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, menggunakan Singapore Airlines pukul 20.20 WIB menuju Bandara Changi Singapura, untuk transit.
Diperkirakan pesawat yang membawa Wapres dan rombongan beserta penumpang lainnya akan tiba di Singapura pada pukul 22.55 waktu setempat atau 21.55 WIB.
Setelah transit sekitar dua jam 20 menit di Singapura, Wapres Boediono meneruskan perjalanan menggunakan menuju London yang diperkirakan memakan waktu sekitar 14,5 jam.
Beberapa agenda yang dilakukan Wapres Boediono selama di London adalah menghadiri "World Islamic Economic Forum" pada 29 Oktober 2013.
Pada 30 Oktober, Wapres akan memberikan kuliah umum di depan mahasiswa di Universitas Oxford, sedangkan pada 31 Oktober menghadiri "Open Government Partnership Summit".
Indonesia akan menjadi co-chairman "Open Government Partnership Summit" pada 2014, sehingga Wapres Boediono akan menerima serah terima dari David Cameron untuk menjadi co-chairman tahun depan.
Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan "Open Government Partnership" (OGP) saat ini memiliki anggota 60 negara dan Indonesia merupakan salah satunya.
OGP adalah suatu gerakan yang bertujuan membangun komitmen negara anggota agar lebih transparan, lebih akuntabel, dan mendorong meningkatkan kualitas layanan publik untuk masyarakatnya.
Menurut Kuntoro, kehadiran Wapres dalam pertemuan itu sangat penting dan srategis sebagai bukti bahwa Indonesia selama ini telah melakukan upaya berbagai perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.
"Sebanyak 1.200 peserta dari 89 negara akan hadir dalam acara tahunan itu sehingga kehadiran Indonesia akan sangat penting untuk berbagi pengalaman dalam upaya perbaikan layanan," katanya.
Indonesia adalah satu di antara delapan negara pendiri "Open Government Partnership" bersama Brazil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.(Ant)
