Jakarta (ANTARA Jambi) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dapat menjadi organisasi semi-pemerintah, karena telah aktif membantu program pemerintah.
"Saya akan segera mengajukan kepada Presiden untuk menjadikan PKK sebagai organisasi semi-pemerintah," kata Mendagri saat membuka peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan akan segera mengajukan usulan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk penerbitan peraturan preisden (perpres) terkait organisasi tersebut.
"Mereka secara sukarela mengabdi kepada masyarakat dan anggarannya pun sebagian besar didukung oleh anggaran pemerintah, wajar juga kalau organisasi PKK dibentuk dalam Perpres," ujarnya.
Ia berharap sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang, perpres tersebut sudah dapat diterbitkan.
Sementara itu, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Vita Gamawan Fauzi sepakat apabila organisasi PKK bersifat semi-pemerintah, karena turut berperan dalam memajukan pembangunan daerah.
Terkait dengan pelaksanaan pemilu, Vita mengimbau kepada seluruh kader PKK untuk bersikap netral, meskipun lingkungan di sekitarnya terlibat dalam parpol tertentu.
"Kami mengingatkan kepada para ketua tim penggerak PKK untuk tidak berpolitik praktis. Kita semua diharapkan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun ada perbedaan aspirasi politik," kata istri Mendagri ini.
PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertugas memberdayakan perempuan agar turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah di Tanah Air.
PKK memiliki 10 program pokok yang dilakukan, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, serta perumahan dan tata laksana rumah tangga.
Selain itu juga membangun program yang meningkatkan pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat.(Ant)
