"Saat ini, ada sekitar 100.000 ruang belajar baik tingkat SD, SMP dan SMA/SMK rusak. Kita tidak mungkin mengharapkan dari Dana Alokasi Khusus, untuk itu perlu pelibatan publik," kata Hamid di Jakarta, Rabu.
"Kami membuka ruang bagi publik untuk membantu persoalan yang terjadi di sekolah. Bukan merecoki, kami merasa senang jika publik turut membantu dalam penyelenggaraan pendidikan di Tanah Air," kata dia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang merumuskan metode pelibatan publik yang lebih intensif dalam penanganan masalah pendidikan. Publik dalam hal ini tidak hanya meliputi lembaga swadaya masyarakat atau organisasi tertentu.
Hamid menambahkan pemerintah juga akan mengatur ulang penerimaan siswa baru, terutama di kota besar.
"Kami akui memang ada fenomena menambah ruang belajar di kota besar. Walaupun sudah ada penerimaan online, mereka menyisakan beberapa kelas yang tidak transparan. Makanya kami akan atur ulang penerimaan siswa baru agar fenomena itu tidak terjadi lagi," katanya.
