Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, untuk rapat terbatas (ratas) membahas salah satunya mengenai kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang kemungkinan akan berlanjut pada 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.30 WIB, kemudian disusul oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beberapa menit setelahnya.
Airlangga, saat ditanya wartawan mengenai kelanjutan HGBT, menyebut kebijakan itu berlanjut.
“Ya (lanjut, red.) nanti sektornya akan dibahas. (Rencananya, red.) diperluas, permintaannya diperluas,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan.
Walaupun demikian, Airlangga belum dapat menyebutkan perluasan itu mencakup sektor apa saja, karena menunggu hasil rapat.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menyebut rapat sore ini membahas kelanjutan HGBT. Sementara itu, mengenai perluasannya, dia belum dapat memberikan komentar lebih lanjut.
“Kami bahas sekarang. Belum ada informasi (mengenai perluasan, red.),” kata Agus Gumiwang.
HGBT merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan harga gas bumi lebih murah kepada beberapa sektor industri. Kebijakan itu berlaku sejak 2020 dan berakhir pada Desember 2024.
Berkat kebijakan itu, sebanyak tujuh sektor industri yang ditetapkan oleh pemerintah dapat membeli gas bumi sebesar 6 dolar AS per MMBtu (juta meter kubik). Tujuh sektor industri itu mencakup industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.
Keinginan untuk melanjutkan HGBT untuk beberapa sektor industri beberapa kali diungkap oleh Menperin Agus Gumiwang. Agus kepada wartawan Jumat (17/1) minggu lalu menekankan gas merupakan komponen krusial dalam industri.
Dia melanjutkan selain urusan harga, jaminan ketersediaan suplai gas bumi untuk industri juga perlu menjadi perhatian.
“Yang penting bagi industri itu adanya suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin," kata Agus Gumiwang.
Dalam kesempatan terpisah, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan kebijakan subsidi HGBT mampu menurunkan biaya komponen energi dari total modal produksi sebesar 23-26 persen.
Kehadiran HGBT telah memberikan multiplier effect yang besar seperti investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja di samping kontribusi pembayaran pajak kepada negara.
Asaki berharap agar pemerintah segera memperpanjang kebijakan HGBT untuk industri keramik nasional pada Januari 2025, mengingat subsidi tersebut sangat vital bagi sektor ini, karena tergolong membutuhkan banyak energi untuk produksi.
