Jakarta (Antaranews Jambi) - Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah memberikan kemudahan kepada investor yang akan masuk ke daerah terutama yang berorientasi ekspor dan substitusi impor.
"Neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan kita masih dedisit, problemnya ada di investasi," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis.
Kepala Negara mengungkapkan hal itu ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 dengan tema mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkualitas.
Hadir dalam kesempatan itu sejumlah Menteri Kabinet Kerja, pimpinan Lembaga Negara, pimpinan Bank Indonesia dan sejumlah kepala daerah.
Menteri yang hadir antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo.
Kepala Negara meminta kepada kepala daerah tidak perlu melakukan pembicaraan berpanjang lebar jika menyangkut investasi berorientasi ekspor dan substitusi impor.
"Jangan ditanya macem-macem sehingga batal investasi di daerah bapak ibu, kalau bisa waktu itu juga dibangun," katanya.
Menurut Jokowi kalau Indonesia sudah surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagannya maka kalau ada gejolak global, Indonesia tidak akan terdampak.
"Kalau surplus, ada gejolak kita bisa kipas kipas, makanya investasi berorientasi ekspor dan subtitusi impir harus dibuka lebar lebar," katanya.
Presiden menyebutkan problem besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ketidakpastian global. Saat ini perekonomian dunia sedang dalam posisi transisi menuju kondisi normal baru.
"Persiapan dan antisipasi harus betul betul dilakukan untik merespons setiap perubahan," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Presiden: Penyederhanaan perizinan kunci peningkatan investasi
Baca juga: Pemerintah ingin naikkan lagi peringkat kemudahan berusaha
Baca juga: Ini alasan investor asing tanamkan investasinya di Indonesia
"Neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan kita masih dedisit, problemnya ada di investasi," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis.
Kepala Negara mengungkapkan hal itu ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 dengan tema mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkualitas.
Hadir dalam kesempatan itu sejumlah Menteri Kabinet Kerja, pimpinan Lembaga Negara, pimpinan Bank Indonesia dan sejumlah kepala daerah.
Menteri yang hadir antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo.
Kepala Negara meminta kepada kepala daerah tidak perlu melakukan pembicaraan berpanjang lebar jika menyangkut investasi berorientasi ekspor dan substitusi impor.
"Jangan ditanya macem-macem sehingga batal investasi di daerah bapak ibu, kalau bisa waktu itu juga dibangun," katanya.
Menurut Jokowi kalau Indonesia sudah surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagannya maka kalau ada gejolak global, Indonesia tidak akan terdampak.
"Kalau surplus, ada gejolak kita bisa kipas kipas, makanya investasi berorientasi ekspor dan subtitusi impir harus dibuka lebar lebar," katanya.
Presiden menyebutkan problem besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ketidakpastian global. Saat ini perekonomian dunia sedang dalam posisi transisi menuju kondisi normal baru.
"Persiapan dan antisipasi harus betul betul dilakukan untik merespons setiap perubahan," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Presiden: Penyederhanaan perizinan kunci peningkatan investasi
Baca juga: Pemerintah ingin naikkan lagi peringkat kemudahan berusaha
Baca juga: Ini alasan investor asing tanamkan investasinya di Indonesia
