DPRD setujui Raperda Pertangungjawaban APBD Jambi 2017

Jambi (Antaranews Jambi) - Sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat, dengan agenda pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi dan dihadiri Ketua DPRD Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Ar Syahbandar dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar.

Meski semua fraksi DPRD menyetujui Ranperda itu, namun masih banyak catatan-catatan atau rekomendasi Fraksi-fraksi terkait pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2017 tersebut.

Fraksi PDIP dengan juru bicara Luhut Silaban, meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk dapat melakukan monitoring atas pelaksanaan program bantuan dana desa dan pemanfaatan alat berat di kabupaten/kota.

Kemudian Fraksi PDIP minta Dinas Pendidikan untuk segera melakukan kajian ulang perbaikan indikator akreditasi perguruan tinggi bagi penerima beasiswa.

"Seperti tidak dibatasi pada akreditasi B saja sehingga dapat memberi peluang kepada mahasiswa berprestasi untuk ikut berkesempatan menerima beasiswa tersebut," kata Luhut.

Untuk Dinas PUPR, Fraksi PDIP berharap agar dinas terus melakukan monitoring, evaluasi dan menerima pelaporan pemanfaatan alat berat di kabupaten/kota, dan diperlukan pedoman umum pengelolaan alat berat serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyususn petunjuk teknis pengelolaan alat berat yang menjadi program Pemprov Jambi tersebut.

Fraksi PDIP juga minta Inspektorat untuk terus melakukan pendampingan, pengawasan dan beberapa temuan BPK RI Perwakilan Jambi.

Begitu juga dengan Fraksi Golkar dengan juru bicara Poprianto, meminta Plt Gubernur Jambi dan jajarannya memiliki target dan batas waktu yang jelas dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap temuan dan rekomendasi BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Jambi.

Selanjutnya Fraksi Gerindra dengan juru bicara Bustami Yahya, salah satu rekomendasinya yakni minta Pemprov Jambi melakukan identifikasi atau pendataan asset dan menyelesaikan permasalahan asset di lapangan.

Fraksi PKB dengan juru bicara Fahrurrozi, minta Inspektorat berperan aktif untuk mereviu laporan keuangan OPD sehingga kekurangan dalam pelaksanaan anggaran lebih awal dapat diketahui.

Fraksi Demokrat dengan juru bicara Nurhayati, minta Pemprov Jambi meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan program pertanian dan perkebunan yang terencana dan tepat sasaran.

Fraksi Bintang Keadilan dengan juru bicara Sri Fatmawati, berharap agar Pemprov Jambi tidak terlena dengan prestasi opini WTP yang didapat enam kali berturut-turut, tapi dimaknai sebagai cambuk untuk bekerja lebih baik lagi.

Selain itu Fraksi Bintang Keadilan juga minta Pemprov mencari solusi efektif guna mengatasi permasalahan masih rendahnya harga karet di pasaran, padahal banyak masyarakat Jambi mengantungkan hidup sebagai petani karet.

Sedangkan Fraksi PAN dengan juru bicara Wiwid Iswhara, salah rekomendasinya yakni minta Pemprov Jambi secepatnya menindaklanjuti hasil temuan BPK RI dengan pengawasan oleh legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai mitra.

Selanjutnya Fraksi PPP dengan juru bicara Mauli, salah satu poin rekomendasinya yakni minta Pemprov Jambi merealisasikan APBD dengan tepat sasaran sehingga mampu memicu pertumbuhan dan stabilitas lapangan usaha unggulan di Provinsi Jambi melalui program dan kegiatan.

Sementara Fraksi restorasi Nurani dengan juru bicara Isroni, salah satu rekomendasinya yakni minta Pemprov Jambi segera menyelesaikan hutang pemerintah daerah pada pihak ketiga yaitu PT WKS dan PT Putra Kurnias Properti (kontrak BOT-JBC) yang mencapai Rp43,79 miliar karena itu menyangkut citra pemerintah daerah.

Di kesempatan itu, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan telah mengintruksikan seluruh OPD agar saran, masukan dan kririkan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi DPRD tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan yang serius dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ke depan.***