Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan terus meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menentukan prioritas pembangunan, kata Sekretaris Daerah Pemkab Muarojambi M Fadhil Arief saat menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo, Kamis.
"Pemkab Muaro Jambi terus meningkatkan sinergitas dengan Pemprov Jambi untuk menentukan prioritas pembangunan, terutama dalam pembangunan untuk pelayanan masyarakat," kata Fadhil.
Ia menyebutkan, pihaknya akan menginstruksikan kepada para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Muaro Jambi untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam merancang perencanaan yang lebih baik, saling berkaitan dan memiliki indikator yang jelas, terukur dalam pengusulan program kegiatan agar lebih fokus.
Acara Musrembang RKPD yang dibuka oleh Gubernur Jambi H Fachrori Umar dihadiri oleh Kementrian Dalam Negeri Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Drs Robert Simbolon, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Drs Pungky Sumadi, Anggota DPR RI dan DPD RI Perwakilan Jambi, Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Unsur Forkompimda, serta tamu undangan lain.
Gubernur H Fachrori menyebutkan bahwa Musrembang yang biasaya di Provinsi Jambi, sekarang berbeda dilaksanakan di Kabupaten Bungo, kedepan direncanakan dilaksanakan bergantian di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
Ada beberapa poin yang disampaikan Gubernur H Fachrori dalam musrenbang kali ini diantaranya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan nilai tambah ekonomi, peningkatan aktivitas dan sarana prasarana wilayah, pemantapan ketahanan pangan serta pengelolaan energi dan sumber daya alam berkelanjutan penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas.
Senada dengan Sekda Muaro Jambi M Fadhil Arief, Gubernur Fachrori menegaskan prioritas pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik meningkatkan kemampuan dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban.
"Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dalam hal kepatuhan terhadap standar pelayanan publik," kata gubernur menambahkan.
