Presiden Jokowi ingin pemusatan anggaran kesehatan Rp132 triliun lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo ingin pemusatan anggaran kesehatan yang nilainya total Rp132 triliun yang lebih baik, mencakup penanganan masalah kesehatan penting seperti pemenuhan kebutuhan gizi, kampanye pola hidup sehat, dan pencegahan penyakit. 

"Seingat saya total Rp132.000 miliar, biar kelihatan besar, Rp132 triliun, gede banget. Tetapi biasanya di kementerian itu disebar ke semua, nah ini tidak fokus," kata Presiden dalam rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Presiden menginginkan anggaran bidang kesehatan yang besar itu pemanfaatannya dikonsentrasikan pada urusan yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, penyediaan makanan tambahan bayi, kampanye pola hidup bersih dan sehat, hingga pencegahan penyakit.

"Ini betul-betul menjadi sebuah area yang harus kita kerjakan. Tapi ini bukan hanya tugas Menkes saja, tapi ini juga tugas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui kurikulum di pendidikan, juga di Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, dan kementerian lain," katanya.

Presiden juga menekankan pentingnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, yang dinilai penting karena menyangkut pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"SDM kalau kita belum bisa menyelesaikan dan merampungkan urusan ini akan sangat sulit karena ini akan berkaitan dengan kriminalitas dengan kenakalan remaja," katanya.

Presiden juga meminta kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam menjalankan program pendidikan etika, budi pekerti, pendidikan kebencanaan, pendidikan politik dan ideologi Pancasila.

Kepala Negara secara khusus memberikan tekanan pada pengembangan SDM yang siap bekerja, berwirausaha, dan berkarya.

"Sehingga harus dilakukan secara sinergis antara Kemendikbud dengan Kemenag yang juga dikoordinasikan dengan kedinasan di kementerian-kementerian sektoral," katanya.

Presiden didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memimpin rapat bidang pembangunan manusia yang dihadiri antara lain oleh Kepala BNPB Doni Monardo, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Menteri Desa dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar juga hadir dalam rapat itu.