Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin, selaku Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), akan membentuk tim terpadu di setiap wilayah untuk menurunkan angka stunting pada anak, khususnya di 160 kabupaten yang angka kekerdilannya masih tinggi.
"Jadi nanti kita bagi per regional dan kita tugaskan siapa leading sector-nya, apa yang harus ditangani, caranya bagaimana, dan targetnya juga dibuat. Kita akan lakukan langkah-langkah koordinasi dan kerja yang terarah secara regional," kata Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu.
Wapres menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk menurunkan angka stunting secara nasional, yang saat ini mencapai 27,6 persen. Meskipun secara nasional angka stunting turun, masih ada daerah-daerah yang angkanya masih tinggi bahkan mencapai hingga 40 persen.
"Masih ada daerah yang tinggi memang, ada yang 40 persen, ada yang 39 persen, ada yang 35 persen. Di daerah itu masih ada yang di atas nasional (angkanya)," tambahnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan Wapres menginstruksikan Kemendagri sebagai koordinator dalam membina dan mengawasi pemerintah daerah dalam menurunkan prevalensi stunting.
"Peran Kemendagri dalam penanganan stunting adalah Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemda. Prevalensi stunting masih relatif signifikan dan beliau (Wapres) ingin itu bisa diturunkan sampai ke angka 14 persen," kata Tito usai bertemu Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Rabu.
Terhadap 160 kabupaten yang masih dalam zona merah stunting, Tito mengatakan penanganan secara regional diharapkan dapat menyasar masing-masing daerah dalam menurunkan angka kekerdilan pada anak.
"Ada 160 kabupaten yang zona merah, itu harus diserang ramai-ramai dengan melakukan kegiatan terpadu. Mungkin dari 160 itu dibagi menjadi 16 regional, kemudian setiap regional ditangani oleh satu tim, berarti akan ada 10 tim terpadu," jelas Tito.
Untuk menindaklanjuti penanganan stunting secara regional tersebut, Wapres Ma'ruf Amin akan segera memanggil 16 pimpinan K/L terkait untuk rapat koordinasi.
Baca juga: NTB kembangkan empat strategi atasi stunting
Baca juga: Angka balita kerdil di Sulbar meningkat
Baca juga: Dokter: Posyandu bantu deteksi dan cegah anak gizi buruk
Baca juga: Cegah "stunting", kader Muslimat NU diberikan pendidikan
