Wapres dorong pemda kembangkan basis data sebagai dasar kebijakan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan basis data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan daerah.

"Perlu saya sampaikan terkait efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa pemetaan masalah dan kapasitas pemerintah daerah berbasis data sebagai dasar pembuatan kebijakan," kata Wapres Ma’ruf Amin saat mengikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV secara virtual dari Jakarta, Senin.

Wapres mengatakan bencana kesehatan COVID-19 menjadi tamparan bagi pemda terkait pentingnya basis data dalam upaya penanganan pandemi.

Baca juga: Wapres: Paradigma pemerintahan daerah harus berbasis inovasi
Baca juga: Akmal: Hari Otda momentum kepala daerah atasi dampak pandemi COVID-19
Baca juga: Ini 3 rekomendasi SMI agar pelaksanaan otda optimal pulihkan ekonomi

"Pandemi COVID-19 menjadi contoh pentingnya ketersediaan dan akses data dalam respon cepat Pemerintah dan pemda dalam menghadapi krisis," jelasnya.

Proses digitalisasi di berbagai aspek pembangunan menjadi semakin relevan dengan kerangka open government di daerah, kata Ma’ruf.

Otonomi daerah merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah, dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peringatan Hari Otda XXV, Wapres juga berpesan agar kepala daerah memiliki kemampuan kepemimpinan yang adaptif, sehingga mampu mengatasi berbagai situasi di daerah.

"Pelaksanaan otonomi daerah yang berkualitas membutuhkan kepemimpinan adaptif, yang mampu menghadapi berbagai situasi, cepat dan tepat dalam bertindak, dan berorientasi pada pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan keadaan baru," ujarnya.

Wapres juga meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran pemda untuk terus menegakkan protokol kesehatan dan menyukseskan vaksinasi, sebagai upaya menghentikan laju penyebaran COVID-19.