Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terdapat enam provinsi yang menetapkan peningkatan upah minimum provinsi (UMP) 2021, meskipun Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan tidak ada kenaikan UMP.
Selain keenam provinsi tersebut, 27 provinsi telah menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP 2020 dan satu provinsi, yaitu Gorontalo, belum menetapkan.
Keputusan untuk tidak menaikkan UMP 2021 tertuang melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19.
Baca juga: Menaker: Gubernur yang naikkan UMP telah pertimbangkan kondisi daerah
Baca juga: Menaker: Edaran UMP 2021 pastikan tidak ada penurunan upah
Ida mengatakan Surat Edaran tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi, analisis dampak COVID-19, dan berbagai pandangan dan masukan baik dari serikat buruh, pengusaha, pemerintah, pakar, dan praktisi yang tergabung dalam dewan pengupahan.
Menurut Ida, Surat Edaran tersebut juga mengatur UMP 2021 tidak boleh lebih rendah dibandingkan UMP 2020 karena pada masa pandemi COVID-19 tidak hanya pengusaha yang terdampak tetapi juga banyak pihak.
"Kami mengeluarkan Surat Edaran penetapan UMP 2021 pada masa pandemi, secara substansi UMP tidak turun dengan berbagai skenario," tuturnya.
Latar belakang penetapan UMP 2021 mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia terkini dan ketenagakerjaan yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu pada kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,32 persen secara tahunan.
Baca juga: Buruh Jakarta minta kenaikan UMP 2021 berlaku untuk seluruh perusahaan
Baca juga: Pakar: Pemerintah perlu perhatikan kemampuan buruh beli rumah
