Unja mendapat hibah tanah dari Pemkab Batanghari untuk perluasan kampus

Jambi (ANTARA) - Universitas Jambi (Unja) Provinsi Jambi mendapat hibah tanah seluas 3,6 hektare dari Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk perluasan kampus  di daerah itu.

Rektor Unja Prof Sutrisno pada acara penyerahan hibah di Jambi Kamis mengatakan lahan yang dihibahkan oleh Pemkab Batanghari tersebut pada dasarnya telah dimanfaatkan sebagai Kampus PGSD Muara Bulian sejak 15 tahun lalu, yakni sejak PGSD masih 2 hingga saat ini yang sudah berstatus strata 1.

Ia mengatakan ke depannya pemanfaatan lahan yang sudah dihibahkan tersebut akan diperluas sebagai upaya optimalisasi aset yang sudah dihibahkan, sehingga nantinya tidak hanya Program Studi (Prodi) PGSD yang ada di Kabupaten Batanghari, tetapi juga terdapat Prodi yang lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Salah satunya yaitu Prodi Peternakan, karena di Batanghari sudah menjadi pusat percontohan inseminasi buatan (IB) ternak kerbau dan beberapa komunitas agro juga akan berpusat di Batanghari nantinya," kata Prof Sutrisno.

Dengan demikian, nantinya akan ada prodi yang terakreditasi A yang akan melaksanakan perkuliahan di Kampus Batanghari, tambah dia.

“Semoga melalui hibah ini dapat menjadi langkah awal perluasan akses pendidikan hingga mencapai daerah-daerah sebagaimana implementasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar,” kata Prof Sutrisno.

Sementara itu, Bupati Batanghari Syahirsah mengatakan Pemkab Batanghari akan terus berkomitmen mendukung pendidikan tinggi, khususnya keberadaan Unja di Kabupaten Batanghari.

Syahirsah berharap dengan serah terima hibah lahan yang telah dilakukan tersebut dapat bermanfaat bagi perkuliahan di Unja.

"Harapannya kelak Kampus Unja dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan di Muara Bulian, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapat pahala dari Allah SWT," kata Syahirsah.

Dalam kegiatan penyerahan hibah tanah tersebut turut hadir para wakil rektor, dekan, kepala lembaga, Kepala Humas Unja, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Batanghari, serta perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).