Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam penanganan pandemi COVID-19.
Tepat 88 tahun yang lalu atau pada 1 April 1933, lembaga penyiaran radio pertama milik Bangsa Indonesia, Solosche Radio Vereeniging (SRV), berdiri di Surakarta.
Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2019, pemerintah menetapkan 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) untuk memperingati lahirnya lembaga penyiaran yang menjadi awal mula penyiaran di Indonesia.
Dalam Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88, yang merupakan peringatan perdana setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Keppres tersebut, Jokowi melalui sambutannya itu mengingatkan lembaga penyiaran di Indonesia mengenai tuntutan keterbukaan dan kecepatan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
"Saat ini kita berada pada era keberlimpahan informasi. Setiap orang dapat dengan cepat memperoleh informasi. Setiap orang dapat dengan mudah memproduksi informasi. Setiap orang dapat dengan segera menyebarluaskan informasi. Konsekuensinya, keberlimpahan dan keterbukaan informasi adalah sebuah kebutuhan," ujar dia.
Kepala Negara menyampaikan kebutuhan akan adanya keterbukaan dan kecepatan informasi tersebut terasa di masa pandemi saat ini, di mana masyarakat mencari informasi mengenai upaya pencegahan penularan virus hingga langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi.
Keterbukaan informasi juga, kata dia, yang menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan penanganan pandemi.
Baca juga: Menkominfo apresiasi KPI telah rancang perayaan Harsiarnas 2021
Oleh karena itu, dia menyampaikan terima kasih kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lembaga penyiaran baik di pusat maupun daerah, serta berbagai pihak terkait lainnya yang telah bekerja sama menyajikan informasi akurat dan aktual sejak awal penanganan pandemi.
Presiden menekankan melalui edukasi untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan serta menyebarluaskan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, masyarakat memperoleh informasi mengenai bagaimana seharusnya mereka dapat menghadapi situasi pandemi saat ini dengan aman dan tetap produktif.
Meski demikian, lanjut dia, tantangan penyiaran dan pengelolaan informasi ke depannya akan semakin besar. Digitalisasi informasi akan semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi yang mana membutuhkan pengawasan secara berimbang.
"Kita harus sama-sama menjaga agar masyarakat bisa memberi informasi yang akurat, berkualitas dan edukatif, meningkatkan literasi informasi kepada masyarakat, serta mengembangkan kanal-kanal baru yang kreatif agar diminati masyarakat untuk memperoleh informasi yang sehat dan akurat," kata Presiden.
Selain itu, semua pihak harus memiliki semangat untuk bersama membuat dunia penyiaran Indonesia menjadi lebih baik dalam berbagai aspek, mulai dari aspek konten siaran, industri, hingga tumbuh kembang media-media penyiarannya.
Masyarakat pun juga harus teredukasi sehingga semakin cerdas dan kritis dalam memilah serta menyikapi informasi yang diterima mereka.
"Dengan perbaikan dan penataan ekosistem media penyiaran yang berkelanjutan, saya meyakini industri penyiaran Indonesia akan semakin kuat dan tangguh, semakin diminati masyarakat dengan tampilan dan konten yang semakin berkualitas dan mencerdaskan," kata Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Hari Penyiaran Nasional, RUU Penyiaran disiapkan dukung TV digital
Baca juga: Hari Penyiaran Nasional, KPI harap literasi digital masuk kurikulum
Baca juga: KPI usulkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada pendiri SRV
