Pengamat: Pj kepala daerah harus paham proses demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi berpandangan bahwa penjabat (pj) kepala daerah harus memahami proses demokrasi, khususnya mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

"Penjabat gubernur, bupati, atau wali kota itu harus yang paham dengan proses demokrasi," ujar Asrinaldi ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Senin.

Menurut Asrinaldi, seseorang yang akan menempati posisi sebagai penjabat kepala daerah menjelang Pilkada 2024 harus memiliki kemampuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut.

"Biasanya, (jika penjabat, red.) dari TNI atau Polri, akan lebih mudah untuk melakukan mobilisasi massa," tutur dia.

Akan tetapi, Asrinaldi menambahkan, meski TNI dan Polri dapat lebih mudah untuk melakukan mobilisasi massa, aspek netralitas perlu menjadi perhatian ketika TNI dan Polri menjadi penjabat kepala daerah.

Di sisi lain, apabila penjabat berasal dari masyarakat sipil yang memahami program dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perhelatan politik, mereka bisa menggandeng TNI atau Polri untuk membantu mobilisasi masyarakat, kata tenaga pengajar di Universitas Andalas ini.

Baca juga: Pengamat: Perlu perhatikan netralitas TNI/Polri jadi pj kepala daerah

Baca juga: Pengamat: Pj kepala daerah dari TNI/Polri sesuai untuk daerah konflik

"Karena, kalau tidak paham dengan proses demokrasi, sulit juga untuk mendorong partisipasi masyarakat (dalam Pilkada 2024, red.)," ujar Asrinaldi.

Oleh karena itu, baik penjabat kepala daerah berasal dari TNI/Polri maupun masyarakat sipil, selama memahami proses demokrasi dan sesuai dengan keadaan daerah, dapat menjadi sosok yang tepat untuk memimpin.

Adapun yang ia maksud dengan keadaan daerah adalah rawan atau tidaknya wilayah tersebut terhadap konflik. Apabila suatu daerah termasuk ke dalam daerah yang rawan konflik, maka, menurut Asrinaldi, penjabat yang berasal dari TNI/Polri akan lebih tepat untuk daerah tersebut.

"Penting untuk memastikan pj kepala daerah memahami demokrasi. Karena kita berharap, terdapat kontestasi yang terbuka dan inklusif, serta diikuti oleh masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Pilkada serentak 2024," kata Asrinaldi.