Meulaboh (ANTARA) - Kalangan ulama dan santri menyerahkan 21 rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo termasuk Pemerintah Aceh, sesuai dengan hasil Kongres Santri Pancasila Tahun 2021 yang dilaksanakan di Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat.
Ada pun rekomendasi para ulama dan santri seluruh Aceh dalam kongres tersebut yang diserahkan melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia tersebut, di antaranya mengakui ijazah lulusan pesantren /dayah dan dapat diterima di universitas dan sekolah umum lainnya setara dengan sekolah umum.
Kemudian menepatkan dan mengakui dayah/pesantren sebagai pendidikan formal, memberikan mata pelajaran pendidikan Pancasila pada pesantren dan dayah secara formal, sehingga pesantren/dayah dapat ikut serta menjadi penerus estafet bangsa ini dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mendorong Pemerintah dan segenap masyarakat untuk membuka ruang-ruang partisipasi yang semakin luas, terutama kepada tokoh agama dan masyarakat
untuk menciptakan pembangunan yang bermoral dan berkeadilan. Menambah jam belajar untuk mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan dari 2 jam/SKS menjadi 3 Jam/SKS.
Kemudian Majelis Ulama Indonesia bukan hanya sebagai mitra dan memberi pertimbangan kepada pemerintah, akan tetap menjadi landasan hukum yang ikut dijalankan sejajar dengan hukum positif yang dipatuhi dan dilaksanakan. Meningkatkan status BPIP RI dari lembaga setingkat menteri menjadi kementerian khusus Pembinaan Ideologi Pancasila.
Baca juga: BPIP resmikan perpustakaan dan klinik Pancasila 19 lapas di Aceh
Meminta kepada BPIP RI bersama dengan instansi lainnya untuk ikut berperan mereduksi dari dampak faham bahwa pesantren/dayah sebagai tempat radikalisme atau penyebar faham khilafah, agar BPIP RI dapat menghilangkan paradikma beberapa pendapat publik yang mengatakan pesantren/ dayah sebagai sarang radikalisme.
Meningkatkan anggaran untuk pembinaan dayah/pesantren yang mencukupi untuk kebutuhan pembangunan, menghilangkan biaya Pembangunan dalam lembaga pendidikan dan sekolah dan pesantren/dayah.
Kemudian BPIP Republik Indonesia juga dimohon agar dapat melaksanakan Kongres Santri Pancasila Nasional, mengangkat guru pesantren/dayah menjadi ASN sehingga meningkat dapat meningkatkan kesejahteraan para guru dayah (pesantren tradisional).
Mendorong pemerintah dan segenap masyarakat untuk turut menjaga iklim penghormatan pada kebebasan berpendapat sehingga terwujud pembangunan yang parsipatoris, pemerintah diminta agar dapat menjaga perasaan para ulama agar tidak dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap ulama, memberikan pelatihan kepada guru dayah untuk menjadi TOT pengajar Pancasila di dayah/pesantren, serta membentuk Kementerian Pendidikan Pesantren.
Sedangkan rekomendasi ulama dan santri untuk Pemerintah Provinsi Aceh, kata Ramli MS, yaitu meminta kepada pemerintah provinsi serius menindak faham wahabi di Aceh agar tidak menimbulkan dampak benih perpecahan umat beragama.
Baca juga: BPIP: Kongres Santri Pancasila dimulai dari Aceh Barat
Memperbesar dana untuk alokasi pendidikan dayah (pesantren tradisional), memperjuangkan dan meningkatkan status guru dayah untuk dapat di angkat
menjadi aparatur sipil negara (ASN), memperjuangkan dan mengajukan kesetaraan ijazah pasantren sama dengan ijazah sekolah umum lain nya agar dapat diterima di universitas dan sekolah formal lainnya.
“Rekomendasi tersebut merupakan bentuk suara ulama, santri dan pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” kata Ramli MS.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia Prof Yudian Wahyudi di Meulaboh, Minggu, mengatakan rekomendasi para santri dan ulama Aceh yang disampaikan melalui Kongres Santri Pancasiila se-Aceh Tahun 2020 di Meulaboh, Aceh Barat, nantinya akan akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta.
Menurut dia,, tindaklanjut rekomendasi tersebut sepenuhnya akan ada di tangan presiden.
Dirinya juga mengacungkan jempol kepada Bupati Aceh Barat Ramli MS karena telah mendukung dan mengagas lahirnya pembumian Pancasila di Provinsi Aceh, karena upaya tersebut dimulai dari Aceh.
“Saya mengapreasiasi Bupati Aceh Barat karena telah memulai kegiatan ini dimulai dari daerah “Bumi Serambi Mekkah” yang kini sudah menjadi Serambi Pancasila. Ini merupakan teladan yang datang dari Aceh,” demikian Yudian Wahyudi.
Baca juga: Kongres Santri Pancasila perdana digelar di Aceh
