Pengamat: Parpol jangan lagi asal comot publik figur

Jambi (ANTARA) - Pengamat politik Jambi yang juga  akademisi Universitas Jambi (Unja)  Mochammad Farisi mengatakan partai politik jangan lagi asal comot publik figur seperti membuka lowongan kerja menjelang pemilihan umum 2024.

"Menuju Pemilu serentak 2024 partai politik harus mulai menyingsingkan lengan baju dari sekarang, harus mulai menyiapkan kader terbaiknya untuk ditawarkan kepada masyarakat. Jangan lagi asal comot publik figure dan seperti membuka lowongan kerja jelang Pemilu," kata Mochammad Farisi di Jambi, Kamis.

Farisi yang juga Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia)  Jambi menjelaskan sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam Pasal 11 partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik, agregasi kepentingan masyarakat, pendidikan politik dan rekrutmen untuk mengisi jabatan politik. Parpol memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan nasib bangsa ke depan.

Hal itu dikarenakan partai politik satu-satunya lembaga yang di amanatkan oleh undang-undang untuk melakukan seleksi kepemimpinan, baik itu calon presiden, calon legislatif maupun calon kepala daerah. 

Namun sangat disayangkan UU Nomor 2 tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011 tidak mengatur secara detail bagaimana mekanisme Parpol melakukan seleksi terhadap kader parpolnya. Dimana pada pasal 29 berbunyi "Rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan”.

"Tidak ada lagi penjelasan, peraturan pemerintah atau Permendagri yang menjelaskan kata "demokratis" tersebut, hal ini menurut saya terjadi kekaburan norma atau memang sengaja dikaburkan, Pasal 29 ini sangat tidak jelas bagaimana standar demokratis tersebut atau bagaimana seharusnya mekanisme seleksi yang bisa menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas," kata Farisi. 

Mochammad Farisi mencontohkan tes masuk Akpol yang di mulai dengan tes administratif, tes potensi akademik, tes psikotes, tes fisik, tes kesehatan, tes wawancara dan lain-lain dengan proses yang kompetitif. Maka yang lulus sebagai taruna adalah orang dengan fisik kuat, memiliki jiwa psikologi pemimpin, intelegensia tinggi serta sehat jasmani dan rohani. 

"Bila tes menjadi taruna sedemikian ketat maka seharusnya seleksi menjadi caleg atau calon pemimpin harus lebih selektif karena tugasnya sangat berat yaitu menjalankan tiga fungsi DPR yaitu controlling, legislatif drafting dan budgeting, jangan sampai hanya modal popularitas dan isi tas lalu menjadi calon legislatif," kata Mochammad Farisi.