Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyatakan target konsolidasi fiskal 2023 yakni defisit APBN kembali ke level 3 persen sudah mempertimbangkan risiko geopolitik.
Pemerintah sendiri memiliki tugas untuk mewujudkan konsolidasi fiskal yakni mengembalikan defisit anggaran ke level 3 persen pada 2023, setelah diizinkan di atas 3 persen melalui UU Nomor 2 Tahun 2020.
Febrio mengatakan pemerintah telah menyiapkan APBN beserta segala skenario risiko berbagai gejolak, termasuk mengenai situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina sehingga level 3 persen masih cukup aman.
Upaya yang dilakukan untuk mengembalikan defisit ke level 3 persen di antaranya dengan memastikan ekonomi tumbuh cukup kuat serta tingkat pengangguran dan kemiskinan turun.
Baca juga: Pemerintah berupaya turunkan defisit APBN Rp100 triliun dari pagu
“Kita menuju 3 persen itu bukan demi angkanya, tapi bagaimana caranya karena kita tidak mau APBN sehat tapi mengorbankan yang lain,” tegas Febrio.
Ia memastikan pemerintah mampu menurunkan defisit APBN ke level 3 persen demi disiplin fiskal seiring belanja yang difokuskan untuk aspek, kegiatan dan program yang prioritas.
Pemerintah terus mempertajam fokus belanja yakni kepada dua aspek yang meliputi human capital melalui kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta physical capital yaitu infrastruktur.
Febrio mengatakan infrastruktur yang akan dibangun pemerintah merupakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah muncul karena ada kebutuhan publik. Kalau capital ini sudah kita pegang maka kita harus lihat juga bayar bunga utang seperti apa baru kita punya kapasitas fiskal untuk yang lain,” jelasnya.
Baca juga: Sri Mulyani harapkan defisit APBN 2022 di bawah target 4,85 persen
