Jakarta (ANTARA) - Komisi IX DPR meminta persoalan rekomendasi pemberhentian mantan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) diselesaikan secara kekeluargaan.
Pihaknya meminta PB IDI terbuka dengan perbaikan organisasi khususnya terkait pengawasan dan akuntabilitas sesuai kebutuhan dokter dan masyarakat demi peningkatan derajat masyarakat Indonesia.
Baca juga: DPR RI kembali panggil PB IDI terkait pemberhentian Terawan
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi mengatakan hal yang berkaitan dengan eksekusi ketetapan Muktamar IDI diselesaikan secara internal karena IDI adalah "rumah besar" bagi seluruh anggota.
"IDI adalah 'rumah besar' seluruh anggota. Tentunya semua secara proaktif mendaftar sebagai anggota. Siapapun itu akan memperoleh ruang kembali menjadi anggota. Forumnya akan ada secara internal," katanya.
Dia menjelaskan IDI akan tetap berpijak pada aspek aturan organisasi yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) serta tata laksana organisasi.
"Ada AD/ART, tata laksana organisasi yang harus jadi pijakan kita dan ada ketetapan muktamar yang harus kita selesaikan," katanya.
Baca juga: Menkumham jelaskan perlunya revisi UU Kedokteran
Baca juga: PB-IDI ungkap dugaan pelanggaran etik 'brain washing' Terawan
Baca juga: IDI sambut baik opsi mediasi dari Menkes terkait polemik Terawan
