Jakarta (ANTARA) - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, yang ditargetkan tumbuh 5,3 persen hingga 5,9 persen.
Sementara itu, lanjut dia, sektor pertanian diharapkan tumbuh positif seiring kebijakan pengembangan food estaste, serta program gerakan tiga kali ekspor pertanian dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor produksi sektor pertanian.
Sektor konstruksi turut diprediksikan tumbuh tinggi, didukung pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun depan dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas lainnya.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dapat dicapai dengan dorongan konsumsi masyarakat yang diperkirakan tumbuh 5,2 persen hingga 5,4 persen, mengingat peningkatan aktivitas masyarakat dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi.
Investasi, kata Suharso, juga diharapkan tumbuh tinggi seiring dengan berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur prioritas, pelaksanaan industrialisasi, dan peningkatan investasi pada industri yang ramah lingkungan.
Baca juga: Menperin: Sektor industri konsisten jadi kontributor utama ekspor RI
"Ekspor juga didorong agar tumbuh enam persen hingga 7,3 persen. Pertumbuhan ini berasal dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas," ujarnya.
Ia pun membeberkan target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,3 persen sampai 5,9 persen, kemiskinan ditekan di level 7,5 persen hingga 8,5 persen, begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka 5,3 persen sampai enam persen.
Kemudian rasio gini akan dijaga pada level 0,375, indeks pembangunan manusia ditargetkan pada rentang 73,31 sampai 73,49, penurunan emisi gas rumah kaca akan ditekan hingga 27,02 persen, nilai tukar petani ditargetkan 103 sampai 105, dan nilai tukar nelayan 106 hingga 107.
Suharso menjelaskan sasaran pembangunan rencana kerja pemerintah tahun 2023 ditetapkan dengan arah kebijakan prioritas meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan pekerjaan layak, serta mendorong pemulihan dunia usaha.
Selain itu revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respons terhadap perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan IKN Nusantara.
Baca juga: Pembangunan infrastruktur IKN harus fokus pada jaringan transportasi