Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Prakerja merupakan salah satu program G to P (Government to People) paling masif dibandingkan negara-negara lain.
“Tantangan terkait transformasi digital, green economy yang membutuhkan tenaga dan adult life long learning. Dari hampir seluruh negara yang memaparkan yang paling siap dan sudah operasional, Insya Allah dari Indonesia melalui Kartu Prakerja,” ucapnya.
Selain itu, dalam pertemuan di Davos, Swiss pada akhir Mei lalu, lanjutnya, Perdana Menteri dari Belanda menyampaikan ketertarikannya kepada Kartu Prakerja dan berpendapat program serupa cocok direplikasi di negara-negara berkembang.
Hingga hari ini, tercatat sudah sebanyak 12,8 juta orang yang mengikuti program Kartu Prakerja dan 95 persennya telah menerima insentif.
“Ini juga bagian dari SDGs karena program ini dinikmati di 514 kabupaten kota se Indonesia,” tuturnya
Peserta Kartu Prakerja sebanyak 56 persennya tinggal di desa, kemudian 49 persen adalah perempuan dan sekitar 3 persen adalah penyandang disabilitas. Sebanyak 30 persen peserta yang sebelumnya menganggur kini telah bekerja atau berwirausaha, lalu 90 persen mengaku Kartu Prakerja membantu meningkatkan kompetensi, produktivitas dan meningkatkan daya saing.
Kemudian sebanyak 66 persen menggunakan sertifikasi pra kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu, 92 persen menggunakan dana bantuan sebesar Rp600 ribu untuk 4 bulan untuk membeli pangan serta 70 persen untuk modal usaha.
“Sebanyak 27 persen dari penerima belum pernah punya rekening, tetapi 27 persen Itu memilih menggunakan e-wallet sehingga ini menjadi program inklusi keuangan,” katanya.
Kartu Prakerja juga didukung oleh 171 lembaga pelatihan, 6 platform digital, 6 mitra pembayaran, 3 portal kerja dan 8 perguruan tinggi sebagai penilai dan pemantau.
“Keberhasilan ini adalah menggabungkan supply dan demand dan seluruhnya dibentuk dalam ekosistem yang terus bergerak secara dinamis menggunakan database dan AI, serta juga berterima kasih kepada Mitra dari BNI 46,” ujar Airlangga.
Adapun program Kartu Prakerja juga telah dinilai oleh lembaga eksternal seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional Ipsos, BPS, lalu United Nations Development Programme hingga World Bank dengan TNP2K.
“Seluruhnya menemukan bahwa program ini berdampak positif dalam peningkatan skill dan ke pekerjaan pesertanya dan ini mempertegas dampak positif dari program Kartu Prakerja,” ucap Airlangga.
Baca juga: Airlangga: 30 persen penerima Kartu Prakerja sudah tidak menganggur
Baca juga: Airlangga paparkan capaian Kartu Prakerja pada forum CONFINTEA
Baca juga: Alumni Kartu Prakerja berdatangan di Sentul untuk acara temu raya
