Jakarta (ANTARA) - Presiden Jokowi meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri untuk menggaungkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan di tengah situasi kasus COVID-19 yang kembali meningkat.
"Perlu kita gaungkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan. Ini penting karena kita tidak mau pengendalian COVID ini bisa mengganggu ekonomi kita," katanya dalam pengantar ratas yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Senin.
Baca juga: Presiden minta jajarannya waspadai COVID-19 varian BA.4 dan BA.5
Presiden menyampaikan bahwa ratas perlu membahas lebih lanjut mengenai upaya penanganan lonjakan kasus COVID-19 karena masuknya varian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia yang diprediksi terjadi pada pekan kedua atau ketiga bulan Juli 2022.
"Kembali kita akan mengevaluasi kebijakan PPKM yang kita tahu kasus per 3 Juli kemarin ada sebanyak 1.614 kasus dan diprediksi puncak kasusnya akan berada di bulan Juli ini, pada minggu kedua atau minggu ketiga," katanya.
Salah satu hal yang ditekankan Presiden Jokowi adalah upaya mendorong pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis penguat atau booster bagi masyarakat yang sampai saat ini baru mencapai 24,5 persen.
Baca juga: Presiden minta agar vaksin booster lebih mudah diterima masyarakat
Secara khusus Presiden meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Muhammad Andika Perkasa, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terus mendorong pelaksanaan vaksinasi booster.
"Terutama, di kota-kota yang memiliki tingkat interaksi antarmasyarakat tinggi," katanya.
Baca juga: Presiden: Penularan COVID-19 masih terkendali
Tampak turut menghadiri Ratas Evaluasi PPKM, antara lain, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Andika Perkasa, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto,
Tampak pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
