Jambi miliki potensi besar menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi syariah

Jambi (ANTARA) - Provinsi Jambi memiliki potensi besar untuk menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi syariah diberbagai sektor seperti halal food (makanan halal), modest fashion, islamic finance (keuangan syariah) dan halal travel. 

Demikian dikatakan Kepala OJK Provinsi Jambi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata, Sabtu.

"Karena Jambi memiliki potensi untuk perkembangan ekonomi syariah di beberapa sektor karena 95 persen penduduk di Provinsi Jambi merupakan muslim dengan kebudayaan melayu jambi yang kental dengan nuansa Islam,"kata Yudha Nugraha dalam kegiatan Semarak Ekspo Syariah Jambi yang digelar Bank Indonesia Provinsi Jambi.

Dia menjelaskan, beberapa faktor  lainnya yang menjadi kekuatan untuk Provinsi Jambi menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi syariah antara lain, kultur wanita Jambi sebagai etnis melayu yang sangat akrab dengan busana bernuasa islami menjadi market yang baik untuk trend modest fashion dan lahirnya pengusaha busana wanita di bidang modest fashion.

"Termasuk  pada sektor pertanian, hortikultura, dan perkebunan senantiasa tumbuh positif  tiap tahunnya sehingga dapat menjadi sumber berkembangnya bisnis halal food," terangnya.

Dari sisi pariwisata, Provinsi Jambi memiliki banyak wisata religi, seperti masjid 1000 tiang, Gentala Arasy hingga wisata religi ke Seberang Kota Jambi dan lain-lainnya. Selain itu, bisnis perhotelan di daerah wisata seperti Kerinci banyak dijalankan secara syariah.

" Kondisi ini mendorong terbukanya peluang berkembangnya bisnis halal travel di Provinsi Jambi,"katanya meneruskan. 
  
Selanjutnya dari sisi islamic finance perkembangan keuangan syariah turut tumbuh positif dan stabil. Aset Bank Umum Syariah dan Unit Syariah pada Juni 2022 tercatat sebesar Rp5,28 triliun dan tumbuh sebesar 3,07 persen (yoy). 

Untuk pembiayaan dan dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp4,01 triliun dan Rp3,20 triliun dan tumbuh sebesar 9,85 persen dan 19,95 persen. Di sisi risiko pembiayaan (NPF) tercatat di bawah threshold, yaitu sebesar 2,34 persen.