Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai peningkatan Indeks Persepsi Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia menjadi 3,93 tidak terlepas dari aksi-aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
"Capaian aksi Stranas PK telah berpengaruh pada peningkatan indeks persepsi antikorupsi Indonesia. ini semakin membuktikan bahwa Stranas PK sudah memberikan dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ke depan harus lebih kuat karena ini legacy Presiden," kata Moeldoko usai menerima laporan capaian Stranas PK 2021-2022 di Gedung Bina Graha, Jakarta.
Peningkatan IPAK 0,05 poin menjadi 3,93 pada skala 0 sampai 5 seperti data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Agustus 2022 ini mulai mendekati target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024 yakni level 4,06.
Sebelumnya Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan melaporkan bahwa selama 2021-2022, aksi Stranas PK difokuskan pada tiga sektor yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
Nainggolan, yang juga menjabat Deputi Pencegahan KPK, menyebut beberapa capaian aksi Stranas PK, antara lain telah menciptakan efisiensi dalam perluasan cakupan penerima bantuan sosial dan bantuan iuran BPJS Kesehatan yang masing-masing setara Rp1,78 triliun dan Rp672 miliar.
Baca juga: Presiden Jokowi: Masyarakat nilai pemberantasan korupsi belum baik
Baca juga: KPK harap masyarakat sipil terlibat kampanye pendidikan antikorupsi
"Dengan pemadanan NIK pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial, penyaluran bansos lebih tepat sasaran, tidak ada data ganda dan fiktif sehingga terjadi efisiensi keuangan negara," katanya.
Pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, kata Nainggolan, aksi Stranas PK telah mendorong reformasi di pelabuhan yang ditandai perbaikan di 14 pelabuhan untuk memperkuat Ekosistem Logistik Nasional.
"Selain itu, penggunaan Inaportnet, perbaikan sistem trucking, single billing, dan bongkar muat, juga telah mempercepat waktu sandar (port stay) di beberapa pelabuhan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menekankan pentingnya Stranas PK untuk menyikapi isu strategis penyelenggaraan pemilu dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada kinerja periode 2023-2024.
Ia mengatakan strategi pencegahan korupsi perlu merangkul partai politik karena posisi partai politik yang sentral dalam pembentukan kebijakan publik.
Stranas PK, imbuh Jaleswari, juga dapat mendorong tata kelola yang baik dalam peningkatan bantuan keuangan parpol, dengan penerapan sistem integritas partai politik seperti yang saat ini dilakukan oleh KPK.
"Pemerintah memang sudah menaikkan bantuan dari Rp100 menjadi Rp1.000 (per suara). Tapi berdasarkan hasil kajian KPK dan LIPI idealnya kenaikan disarankan sebesar Rp8.500 per suara, dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kinerja, penguatan integritas, dan akuntabilitas tata kelola di internal partai. Ini juga harus disikapi oleh Stranas PK," tuturnya.
Dalam kaitan soal DOB Papua, Jaleswari meminta Stranas PK melakukan pendampingan sebagai upaya pembenahan sistem pencegahan korupsi. Hal itu dapat dilakukan dengan digitalisasi pengadaan barang dan jasa, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
