Jambi (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara minta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi serius untuk mengatasi terkait tingginya inflasi baik dalam jangka pendek, maupun dalam jangka panjang.
Hal tersebut terkait pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mewanti-wanti Provinsi Jambi. Dimana saat ini Provinsi Jambi menjadi daerah dengan Inflasi tertinggi di Indonesia yakni sebesar 8,55%. Angka ini didapatkan pada perbandingan bulan Juli 2022 jika dibandingkan Juli 2021.
Menurut Pinto laju inflasi terus meningkat, ini ditandai adanya masalah dari sisi produksi, sisi ketersediaan stok, dan dari sisi distribusi yang dampaknya akan mempengaruhi harga di pasar.
Pinto minta Gubernur Jambi segera menginstruksikan bupati dan wali kota melalui TPID untuk mengendalikan stok dan harga komoditi yang menjadi penyebab utama inflasi tinggi di beberapa daerah di Provinsi Jambi.
Kenaikan inflasi di Provinsi Jambi katanya harus segera diatasi. Pinto berpendapat bahwa sebenarnya Provinsi Jambi kaya akan hasil bumi. Seharusnya tidak terjadi inflasi yang tinggi seperti saat ini.
"Di Jambi bagian barat kaya akan bahan pangan, mulai dari tanaman cabai, bawang, kentang, sayur mayur, kopi dan bahan pangan lainnya. Sedangkan Jambi bagian timur kaya akan potensi ikan laut. Selain itu, ikan patin bisa juga di suplai dari sentra Muarojambi. Ini sangat luar biasa. Seharusnya ini bisa cukup untuk menekan inflasi dan kita tidak perlu lagi suplai dari luar daerah," kata Pinto.
Namun menurutnya, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah lalu lintas utamanya jalan dari Kerinci, Merangin dan Sarolangun ke Kota Jambi yang dihadapkan dengan kemacetan yang parah disebabkan angkutan batubara sehingga dapat menganggu distribusi bahan pangan.
Ia berharap ke depan pemerintah dapat membangun jalur alternatif. Dukungan infrastruktur harus diperhatikan agar ke depan dapat memperlancar akses dalam suplai bahan pangan dalam daerah.
"Sebenarnya kita juga punya jalur alternatif lainnya, seperti menghidupkan kembali jalur Sungai Batanghari yang dahulu sebagai jalur utama transportasi Provinsi Jambi," ujar Pinto.
Selain itu, pemerintah perlu segera melakukan operasi pasar, sidak ke pasar dan memastikan harga pangan di pasar serta memastikan kembali apakah ada stok yang sengaja tidak disalurkan.***
