Gubernur Jambi minta Wabup Merangin bantu bupati percepat pemulihan ekonomi

Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris meminta kepada Wakil Bupati Merangin untuk sisa masa jabatan 2018-2023 Nilwan Yahya  bisa bekerjasama dengan baik membantu Bupati Mashuri mempercepat program serta pola kerja untuk pemulihan ekonomi masyarakat di daerah itu.

"Fokus pada Pemulihan Ekonomi Nasioal (PEN) ya,  dimana semua pihak terkait harus bergerak bersama memulihkan perekonomian nasional baik di daerah maupun pusat,"  kata Al Haris usai melantik Wabup Merangin itu di rumah dinas Gubernur di Kota Jambi, Kamis (25/8/2022).

Pemerintah daerah juga harus memantapkan langkah strategis untuk  pemulihan ekonomi nasional, sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari harinya yang pada gilirannya  perekonomian daerah dan nasional juga terangkat.

Gubernur juga berharap bisa langsung bersinergi dengan semua pihak terkait untuk membangun Kabupaten Merangin lebih maju di segala bidang seperti yang diharapkan masyarakat.

Al Haris juga berpesan kepada Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19.

"Bantu bupati dan pihak terkait untuk menangganani pandemi ini dan jangan terlena," katanya.

Berikutnya  masalah ketahanan pangan sesuai dengan instruksi presiden agar seluruh daerah bisa meningkatkan hasil produksi pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan meningkatnya ketahanan pangan di daerah secara tidak langsung juga dapat menurunkan indikator inflasi di daerah terutama Jambi yang angka inflasinya tertinggi saat ini.

Sementara itu  Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya yang baru dilantik itu mengatakan langkah ke depan akan membantu pencapaian bupati mencapai Visi Misi Merangin 2023.

"Kita segera bekerja sesuai visi misi dan program yang dibuat 2018-2023, nanti juga akan kita kroscek sebatas mana Indeks Kinerja Utama (IKU) setiap OPD dan yang belum tercapai akan kita genjot di sisa masa jabatan satu tahun kedepan," kata Nilwan Yahya.

Sedangkan terkait permasalahan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Nilwan mengakui masih butuh koordinasi dengan pihak terkait lainnya, apalagi problem ini berhubungan dengan ekonomi masyarakat.