Jambi (ANTARA) - Sebanyak 75.586 orang di Provinsi Jambi menerima bantuan jaminan kesehatan yang dianggarkan pada APBD dan APBN melalui program kartu Jambi Sehat dan kartu Indonesia Sehat pada tahun ini dan mereka semua sudah terjamin di BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan Gubernur Jambi Al Haris saat melaunching dan menyerahkan langsung kartu Jambi Sehat kepada perwakilan orang yang berhak menerimanya, Rabu.
Saat menyerahkan kartu Jambi Sehat Gubernur Al Haris mengatakan program kartu Jambi Sehat ini memiliki perbedaan dari sisi pendanaan dengan Kartu Indonesia Sehat yang merupakan program Presiden Jokowi namun demikian tujuan semuanya sama untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di provinsi ini.
Untuk Provinsi Jambi yang menerima bantuan kesehatan ini sekitar 75.586 orang namun yang murni menggunakan APBD Jambi baru 27 ribu orang sedangkan sisanya melalui APBN program pemerintah pusat, namun demikian jumlah tersebut jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk Jambi bantuan layanan kesehatan yang diberikan Pemprov Jambi untuk warga kurang mampu masih tergolong sedikit.
"Jumlah ini belum sesuai dengan rasio jumlah penduduk orang yang layak dibantu di Jambi, dimana jumlah penduduk Jambi sebanyak 3,6 juta dimana kita masih ada 7,62 persen orang miskin atau sekitar 273 ribuan orang, sementara kita baru bisa membantu sekian persen namun kita setiap tahun terus berusaha menambahnya untuk ke depan dalam jaminan kesehatan," kata Gubernur Jambi Al Haris.
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan cabang Jambi Sri Widyastuti mengatakan program Kartu Jambi Sehat ini masuk program Pemerintah Provinsi Jambi dimana jaminan kesehatan bagi masyarakat Jambi ini sebagian sudah dianggarkan dari anggaran Dumisake.
Jaminan kesehatan sendiri untuk Provinsi Jambi sudah mengintegrasikan ke BPJS Kesehatan sejak 2014 sudah berjalan dan diharapkan ke depan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jambi terus berlanjut.
"Iuran sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar jadi kalau yang terdaftar saat ini hanya 75 ribu orang dan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah itu hanya untuk 75 ribu orang peserta dan bukan berdasarkan kuota pembayarannya tetapi berdasarkan peserta yang terdaftar," kata Sri Widyastuti.
