Jambi (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan beberapa alternatif terkait pengangkutan batubara di Provinsi Jambi yang selama ini menjadi polemik diantaranya memanfaatkan potensi aliran Sungai Batang Hari sebagai jalur air dan kendaraan angkutan batubara tidak menggunakan jalan nasional.
Pemerintah Provinsi Jambi mencoba mengambil langkah langkah dalam menyiapkan beberapa alternatif permasalahan batubara yaitu yang pertama adalah dengan mengalihkan jalan batubara agar tidak melewati jalan nasional dan yang kedua adalah dengan memanfaatkan potensi aliran sungai Batang Hari sehingga pengangkutan batubara lewat jalur air
Permasalahan angkutan batubara ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa baginya semenjak dirinya menjadi gubernur dan permasalahan angkutan batubara muncul karena Provinsi Jambi belum memiliki jalan khusus untuk angkutan batubara dan perusahaan batubara yang ada belum membuat jalan khusus itu.
Di hadapan Wantannas, Gubernur menyampaikan agar tim menyampaikan kepada Presiden RI terkait dengan pelebaran ruas jalan nasional dari Sarolangun menuju Jambi yang saat ini hampir delapan ribu mobil truk melintasi jalan tersebut dan jalan yang tersedia lebarnya enam meter yang tentu terjadi penumpukan kendaraan di jalan tersebut yang menyebabkan kemacetan.
Provinsi Jambi sampai saat ini belum memiliki jalan khusus untuk batubara, untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten Batang Hari sudah memulai melakukan pengerjaan jalan untuk angkutan batubara mulai dari daerah Koto Boyo - Bajubang - Tempino - Pelabuhan Talang Duku.
Pemerintah Kabupaten Batang Hari sudah mulai pengerjaan jalan dari daerah Koto Boyo sampai ke Tempino sepanjang lebih kurang 32 kilometer sebagai tahap awal, selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi akan menaikkan kelas jalan menjadi kelas A dengan menganggarkan dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) sebesar lebih kurang Rp50 miliar untuk peningkatan kelas jalan tersebut.
“Saya telah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi untuk segera menyiapkan anggaran tersebut dan berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi pada APBD P nanti, karena ini sangat penting sekali dan Pemerintah Provinsi Jambi memiliki target, alternatif jalan angkutan batubara ini sudah selesai pada akhir Desember 2022 sambil menunggu pengerjaan jalan khusus angkutan batubara dari perusahaan batubara yang telah melakukan ekspose dalam pembangunan jalan tersebut,” kata Al Haris.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah meminta kepada Menteri Perhubungan untuk menyetujui pembangunan Pelabuhan Tenam di Kabupaten Batang Hari, dimana ada perusahaan yang serius untuk membangun pelabuhan tersebut.
Pemerintah Provinsi Jambi juga telah meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan terkait pengerukan di 10 titik Sungai Batang Hari yang memang memerlukan pengerukan karena telah terjadi pendangkalan.
"Semoga izin pengerukan bisa cepat keluar dan segera melakukan pengerukan sehingga jalur sungai atau air dapat dilaksanakan segera," kata Al Haris.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Harjo Susmoro mengatakan, masalah ketahanan nasional ini juga yang akan menjamin keamanan bangsa Indonesia ke depan dan keamanan ini adalah bagian dari kepentingan nasional yang akan menentukan juga kesejahteraan bangsa Indonesia.
"Kegiatan ini yaitu memberikan masukan kepada bapak presiden selaku kepala negara dan pemangku kepentingan yang bertanggungjawab masalah keamanan sekaligus kesejahteraan bangsa Indonesia,” katanya.
