Jambi (ANTARA) - Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Senin (17/10) konsultasi Ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mendalami program pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Jambi.
Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi, Kemas Alfarabi mengatakan, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perubahan paradigma pemberdayaan perpustakaan.
Menurutnya, perpustakaan bukan hanya gudang buku, atau tempat orang yang tidak memiliki jabatan serta dijaga oleh seorang pustakawan yang sering dengan stigma yang galak dan tidak bersahabat.
Namun dengan transformasi inklusi nasional menjadi tempat yang menyenangkan, sumber ilmu dan menjadi wadah dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Selain itu perpustakaan akan lebih dimanfaatkan oleh masyarakat dengan layanan digital, melibatkan partisipatif masyarakat.
"Di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2021 dalam keadaan wabah pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial secara besar dari bulan Januari hingga Juni jumlah kunjungan di Perpustakaan berjumlah total 16.686 orang. Sementara untuk di tahun 2022 ini dari Januari Hingga September berjumlah 18.379 orang. Ini data setelah pasca rehab perluasan dengan dana DAK," kata Kemas Alfarabi.
Jumlah tersebut katanya menunjukkan minat masyarakat akan ilmu pengetahuan dan informasi sangat baik. Namun perlu penunjang yang relevan khusus nya di era revolusi industri 4.0, dimana saat ini kita di hadapkan pada masa Big Data dan Internet of Things (IOT).
"Kami berharap agar dengan kegiatan konsultasi ini, kita dapat bersinergi membangun peradaban bangsa dan masyarakat melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kiranya ada integrasi yang sustainable sehingga perpustakaan di Jambi dapat semakin berkembang dan terkoneksi dengan program Perpustakaan Nasional sehingga dapat menjadi wadah dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta menjadi sarana dalam mengembangkan potensi daerah dengan keberagaman budaya," ujarnya.
Putra mantan rektor Universitas Jambi tersebut menambahkan, setelah adanya konsultasi ini, perpustakaan wilayah Jambi dapat mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial.***
