Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis pelaksanaan program Blue Halo S yang diluncurkan pada rangkaian kegiatan G-20 di Nusa Dua, Bali, dapat mendorong kesehatan laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Peluncuran Program Blue Halo S ditandai dengan penandatangan plakat antara Yayasan Konservasi Indonesia, Conservation International, dan Green Climate Fund di BNDCC 2, Nusa Dua Bali. Penandatangan disaksikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Trenggono.
Program Bule Halo S, kata Menteri Kelautan dan Perikanan, sejalan dengan strategi kawasan konservasi yang merupakan agenda utama dalam roadmap Blue Economy yang disiapkan oleh KKP. Di mana KKP menargetkan memperluas kawasan konservasi sebesar 30 persen pada 2045.
Perluasan kawasan konservasi ini di antaranya untuk menjaga keberlanjutan populasi perikanan dengan menghadirkan area pemijahan ikan yang bebas dari aktivitas manusia.
Kawasan konservasi juga berperan dalam menahan laju perubahan iklim, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hadirnya ekosistem laut dan pesisir yang sehat.
Trenggono menambahkan, dukungan KKP untuk pelaksanaan program ini berupa kemudahan memperoleh perizinan, membantu penyediaan sumberdaya manusia, serta meningkatkan kapasitas masyarakat di kawasan konservasi yang akan dilibatkan dalam program Blue Halo S.
"Peningkatan kualitas sumber daya dilakukan melalui fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ada di KKP," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan komitmen Indonesia dalam mengelola laut secara berkelanjutan. Implementasi Blue Halo S Indonesia akan mendukung pengelolaan tersebut menjadi lebih optimal tidak hanya bagi kelestarian ekosistem tapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Saya selalu meyakinkan kepada semua orang dalam berbagai pertemuan termasuk G20, bahwa Indonesia mengelola lingkungannya dengan baik," tegasnya.
