Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan layanan digital berupa Aplikasi Otomasi Informasi Bank Perkreditan Rakyat/ Syariah (iBPR- S) untuk meningkatkan inklusi keuangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat di seluruh daerah Indonesia.
Dia mengatakan basis pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari daerah, yakni provinsi, kabupaten hingga kecamatan, yang mana UMKM merupakan pendorong perekonomian pada setiap tingkat daerah tersebut.
“Faktor yang memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan daerah, apakah sektor riil, UMKM, masyarakat dan keuangan ritel. Jadi, peran daerah dan di belakangnya peran BPR/ BPRS sangat penting,” ujar Mahendra.
Selain itu, dia mengatakan hadirnya layanan digital ini juga untuk meningkatkan literasi keuangan di seluruh pelosok daerah, sehingga dapat memperkecil jarak antara literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
“(Layanan digital) benteng terdepan dari masyarakat dan kita semua menghadapi kebutuhan literasi dan inklusi (keuangan) di daerah, di seluruh pelosok,” kata Mahendra.
Layanan digital ini nantinya menyediakan informasi yang dihimpun dari laporan rutin berbagai BPR/ BPRS yang terdaftar OJK di seluruh Indonesia, sehingga hadirnya layanan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat maupun UMKM dalam mencari informasi tentang BPR/ BPRS.
Sebagai contoh, pada menu home dalam aplikasi ini, akan tersaji informasi 10 besar BPR/BPRS dengan tingkat imbalan sebaran tertinggi dan terendah, serta 10 besar BPR/ BPRS terbaru.
Selain itu, juga tersaji perkembangan jumlah aset, penyaluran dana dan penghimpunan dana dari BPR/ BPRS yang terdaftar di OJK.
Masyarakat dan UMKM dapat mengakses layanan digital tersebut melalui situs iBPR-S.ojk.go.id, baik menggunakan komputer maupun smartphone.
Dalam kesempatan ini, Mahendra pun berpesan kepada jajarannya untuk terus melakukan update informasi terkini tentang BPR/ BPRS dalam layanan digital ini.
Jumlah BPR di Indonesia sebanyak 1.453 bank dan BPRS sebanyak 65 bank per Juni 2022, yang mana BPR sudah hadir sejak 1988 dan BPRS sejak 1991.